Pengelolaan Aset Tanah Air Milik Siapa?

  • Whatsapp

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Pada 25 Juli 2019, media massa memuat pernyataan Direktur Operasi PT Timah (Persero) Tbk, Alwin Albar yang menolak pembekuan atau pencabutan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah yang berada di luar zonasi pertambangan sebagaimana diwacanakan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sedang digodok DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. Pernyataan ini membuktikan adanya perebutan antara Pihak PT. Timah (Persero) Tbk dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset tanah air. Selain itu, pernyataan pihak PT. Timah (Persero) Tbk juga mengindikasikan akan terjadi kebuntuan komunikasi antara Pihak PT. Timah (Persero) Tbk dengan Pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan zonasi wilayah laut tersebut. Alasannya cukup sederhana, karena para Direksi PT. Timah (Persero Tbk) tidak akan bisa dan berwenang untuk mengikuti kemauan Pemerintah Daerah. Tugas para Direksi tersebut adalah menjaga kesinambungan bisnis dan seluruh aset perusahaan. Ranah untuk melepaskan aset bukan ranah kewenangan para direksi, tetapi ranah kewenangan pemegang saham. Berani melanggar, maka konsekuensinya adalah hilang jabatan dan pertanggungjawaban secara hukum.

Lantas apa yang harus dilakukan pihak Pemerintah Daerah dan DPRD Bangka Belitung. Apabila membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan wlayah laut, khususnya PT. Timah (Persero) Tbk menyebabkan Peraturan Daerah tersebut akan menumbuhkan polemik dan sengketa secara hukum. PT. Timah (Persero) Tbk merasa kuat karena secara legal standing izin usaha pertambangan yang dimiliki sudah sah secara hukum. Bagi pihak manapun yang menginginkan perubahan atas status hukum izin usaha pertambangan tersebut juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan hukum. Pengambilalihan status kepemilikan atas hal tersebut akan memaksa PT. Timah (Persero) Tbk melakukan langkah hukum kepada pihak manapun yang melakukannya. Dalam rangka mencegah kebuntuan komunikasi tersebut, ada baiknya pihak Pemerintah Daerah tidak hanya membangun komunikasi dengan para Direksi PT. Timah (Persero) Tbk saat ini, hal terpenting adalah membangun komunikasi kepada pemegang saham PT. Timah (Persero) Tbk. Apalagi secara dejure bahwa PT. Timah (Persero) Tbk sekarang berada dalam holding PT. Inalum. Jadi, tidaklah sesederhana pemikiran banyak pihak dalam melepaskan aset perusahaan.

Apabila para pemegang saham PT. Timah (Persero) Tbk telah menyetujui pelepasan aset Izin Usaha Pertambangan tersebut, maka sudah pasti para direksi akan mengikuti keputusan pemegang saham. Para pemegang saham merupakan pemilik seluruh aset, sedangkan para direksi merupakan personalia yang dipercaya untuk mengelola aset tersebut. Jadi, berdebat dengan para direksi hanya akan menghabiskan energi, dana dan waktu semata. Pertanyaannya, sudah sejauhmana komunikasi yang dibangun pihak pemerintah daerah dengan pemegang saham PT. Timah (Persero) Tbk selama ini dalam hubungannya dengan rencana penyusunan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) atau Zonasi laut tersebut?

Keputusan politik dalam penetapan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) harus rasional dan legal. Selain itu, isu Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) harus menjadi isu strategis publik. Oleh karena itu, pihak pemerintah tidak hanya membangun komunikasi dengan pemilik izin usaha pertambangan timah semata, tetapi pihak lain seperti perguruan tinggi, persatuan nelayan, penggerak industri pariwisata, TNI dan Polri serta yang terpenting dengan Kementerian BUMN. Hal yang harus disadari bersama bahwa meskipun pembangunan isu Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut, maka finalisasi keputusan tetap berada ditangan pemerintah selaku pemilik saham mayoritas atau lebih tepat lagi berada pada keputusan Presiden Republik Indonesia.

Sesuai dengan kondisi perekonomian negara saat ini, maka salah satu tugas BUMN adalah menjaga aset dan menumbuhkan peluang usaha, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. BUMN ditugaskan mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi peningkatan pendapatan negara. Dengan demikian, eksistensi para Direksi PT. Timah (Persero) Tbk saat ini sedang diuji untuk mewujudkan harapan pemegang saham dan negara. Wajar saja apabila muncul pernyataan dari pihak PT. Timah (Persero) Tbk akan mempertahankan aset izin usaha pertambangan sampai titik darah penghabisan.

Pada sisi lain, Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak kuat jika hanya membangun konflik dengan pihak PT. Timah (Persero) Tbk. Bagaimanapun PT. Timah (Persero) Tbk adalah milik Negara, sehingga berkonflik untuk merebut atau mengalihkan status Izin Usaha Pertambangan PT. Timah (Persero) Tbk sama halnya berkonflik dengan negara. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan adalah memperkuat komunikasi kepada negara atau penentu keputusan pada Pemerintah Pusat. Langkah ini dianggap ilegan dan rasional. Diluar hal tersebut juga bisa hanya saja bersifat konfrontatif sebagaimana dibuktikan masyarakat Belitung dan Pemerintah Daerahnya. Demonstrasi massa menolak tambang laut di Belitung mampu menahan laju penambangan timah laut di Belitung. Hal ini menandakan masyarakat Belitung ingin menyampaikan aspirasi sebagaimana diatur undang-undang sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat. Langkah ini cukup efektif dan berjalan dengan baik sampai saat ini.

Masyarakat Bangka Belitung tentu saja berharap adanya solusi terbaik dalam penyelesaian Rencana Penyusunan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sudut pandang kedua pihak harus bisa bertemu pada satu keputusan final dalam hal pengelolaan aset tanah air tersebut. Perebutan pengeloaan yang hanya ingin bertahan pada ego masing-masing tidak akan menghasilkan keputusan baik. Pemerintah Daerah tidak bisa disalahkan karena penetapan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan berkelanjutan daerah. Oleh karena itu, mulai memperkecil ranah perbedaan dan memperbesar titik temu untuk kemajuan pembangunan bangsa dalam pengelolaan aset tanah air tersebut sebagai langkah yang paling bijak dilakukan kedua pihak. Wallahua’lambissawab. (***).

Related posts