Pengaruh Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok Terhadap Konsumsi

  • Whatsapp

Oleh: Irsyadinnas
Statistisi Pemda Belitung Timur

Pemerintah mengeluarkan kebijakan akan menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) mulai awal Januari 2020 mendatang dengan peningkatan sebesar 23 persen dari harga sebelumnya. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga mengatur kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok menjadi sebesar 35 persen. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Kebijakan kenaikan cukai rokok ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat, meskipun ada kekhawatiran kebijakan menaikkan cukai rokok ini akan berdampak pula bagi ekonomi industri secara keseluruhan.

Kebijakan ini sebenarnya bukanlah strategi baru yang digunakan oleh pemerintah, karena sejak 2007 lalu telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, kenaikan cukai rokok terjadi hampir setiap tahun. Jika kita cermati data statistik yang diterbitkan oleh MUC Tax Research, pemerintah telah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 8,72 persen pada Tahun 2015 lalu, dan di tahun berikutnya naik lagi sekitar 11,19 persen, dengan total kenaikan dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi diperkirakan sekitar 50-60 persen.

Dengan adanya kebijakan kenaikan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah diharapkan adanya penurunan konsumsi rokok masyarakat khususnya di kalangan wanita dan remaja, karena masih tingginya tingkat konsumsi rokok disinyalir menjadi salah satu faktor penghalang efektivitasnya program penanggulanan kemiskinan yang menjadi target pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah kita dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa rokok merupakan komoditas yang diperhitungkan dalam jenis pengeluaran konsumsi untuk menghitung tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan faktanya pengeluaran konsumsi rokok seringkali menjadi share pengeluaran terbesar kedua setelah pengeluaran untuk komoditas beras yang dicatat BPS beberapa tahun belakangan ini.

Menarik untuk didiskusikan bahwa berdasarkan laporan BPS pada Tahun 2016 lalu, komoditas rokok mempengaruhi garis kemiskinan dari kelompok pengeluaran makanan (GKM) sebesar 8,08% (perkotaan) dan 7,68% (pedesaan). Lebih lanjut bisa kita cermati data hasil Susenas yang diterbitkan oleh BPS Pada tahun 2015 saja, bahwa penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang mengkonsumsi rokok mencapai 22,57 persen di perkotaan dan sekitar 25,05 persen di pedesaan, sedangkan rata-rata jumlah konsumsi rokok per jiwa selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan lebih banyak lagi di pedesaaan yaitu sampai dengan 80 batang per minggu.

Benarkah Konsumsi Berkurang?
Di berbagai media bisa kita lihat akhir-akhir ini bahwa isu kenaikan harga cukai rokok ini telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak, terutama di kalangan produsen dan bahkan konsumen. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dipandang sebagai reaksi dan merupakan konsekuensi langsung dari pengambilan keputusan dan kebijakan publik (Public Policy).

Jika kita cermati tren konsumsi, berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, persentase penduduk yang merokok dengan umur lebih dari 15 tahun pada Tahun 2015-2017 terjadi penurunan konsumsi rokok menjadi sekitar 30 persen secara nasional, yang boleh jadi hal ini diakibatkan dari implikasi langsung diberlakukannya kenaikan cukai rokok, namun menjadi kontradiktif jika kita bandingkan dengan data pada tahun berikutnya yaitu 2018, dimana persentase jumlah penduduk yang merokok dengan umur lebih dari 15 Tahun pada Tahun 2018 malah meningkat menjadi sekitar 32,2 persen.

Tidak berbeda jauh dengan kondisi daerah kita di Provinsi Bangka Belitung (Babel), berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, pada Tahun 2015-2017, persentase penduduk yang merokok dengan umur lebih dari 15 tahun juga menurun dari sekitar 30,7 persen pada Tahun 2015, dan semakin menurun menjadi sekitar 29,67 persen pada Tahun 2017, namun meningkat lagi menjadi sekitar 32,32 persen pada tahun berikutnya di 2018. Anomali ini mungkin saja disebabkan oleh fakta yang dikemukakan oleh Direktorat Bea dan Cukai, di mana kenaikan harga cukai rokok juga diikuti oleh semakin tingginya peredaran rokok ilegal, sehingga meskipun terjadi penurunan produksi rokok dalam negeri, tetap tidak mampu menekan konsumsi rokok pada masyarakat.

Mencermati fakta di atas, menjadi pertanyaan kemudian siapa yang paling diuntungkan dengan adanya kebijakan kenaikan cukai rokok ini, apakah perusahaan selaku produsen rokok, konsumen dalam arti luas yaitu masyarakat secara keseluruhan, karena dengan semakin berkurangnya perokok maka derajat kesehatan masyarakat menjadi semakin meningkat? Ataukah pemerintah itu sendiri yang menginisiasi kebijakan kenaikan cukai rokok? Perlu dianalisa lebih lanjut, apakah kebijakan menaikkan cukai rokok telah efektif sebagai alat untuk mencapai tujuan utama yaitu menurunkan tingkat konsumsi rokok? Karena bisa jadi argumentasi ini dibangun semata-mata untuk menekan tingkat penolakan masyarakat (khususnya perokok) terhadap kebijakan kenaikan harga cukai rokok saja, padahal tujuan pemerintah sebenarnya hanyalah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui komoditas rokok.

Mengarahkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, sebenarnya kebijakan kenaikan cukai rokok sudah disetujui dari Presiden Jokowi dan akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam waktu dekat ini, sehingga diperlukan langkah-langkah lanjutan yang bersifat dukungan terhadap kenaikan cukai rokok. Lebih lanjut, yang perlu diperhatikan secara serius adalah bagaimana implementasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok ini, mulai dari keluaran dan hasil, dampak, serta manfaatnya. Pengendalian dan evaluasi yang matang menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan secara berkala, serta merumuskan langkah yang sistematis dan feasibel dalam mencapai tujuannya, sehingga masyarakat sebagai objek pembangunan juga memperoleh keuntungan dari implementasi kebijakan tersebut.

Rokok Vs Kebijakan Kesehatan

Banyak strategi yang bisa disusun oleh pemerintah untuk melakukan intervensi di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan pemerintah pada semua lini, mulai dari pusat, provinsi, bahkan kabupaten/kota sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan alasan yang melatarbelakangi kenaikan cukai rokok pada sektor kesehatan. Dengan masih tingginya konsumsi rokok, komitmen bersama untuk menekan tingkat konsumsi ini harus menjadi fokus semua pihak.

Misalnya saja dari pihak legislatif, cara yang cukup efektif untuk ditempuh yaitu dengan menginisiasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (Perda KTR) yang di dalamnya juga mengatur mengenai pembatasan penjualan rokok dan kampanye larangan merokok di kawasan sekolah, pengaturan ini dimaksudkan untuk menekan tingginya konsumsi rokok pada anak usia sekolah, dan bahkan perokok dengan profesi guru yang boleh jadi dianggap sebagai role model bagi sebagian besar anak didiknya. Perlu upaya bersama untuk menegakkan aturan tersebut, karena Perda tidak akan berhasil tanpa adanya ketegasan di dalam penerapannya. Di sinilah peran eksekutif melalui kepala daerah dapat berperan aktif melakukan pelaksanaan dan pengawasannya.

Memang menjadi simalakama, jika gagasan untuk menekan laju pertumbuhan persentase penduduk merokok serta larangan merokok pada ruang-ruang publik tertentu jika dihadapkan dengan alasan anggaran publik, karena di lain sisi ada dana bagi hasil (DBH) cukai rokok yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahunnya dan dipergunakan untuk membiayai jalannya roda pembangunan, dengan kata lain cukai rokok telah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara. Namun setidaknya, perlu dikendalikan, agar ada kompromi yang berimbang di antara kedua kepentingan itu.

Kita berharap di masa yang akan datang, diskursus ini berkembang jadi tidak hanya sekedar tentang bukan mampu atau tidaknya menekan bahkan menurunkan tingkat konsumsi rokok, tetapi naik atau tidaknya peran dan kesadaran kita secara kolektif menjadikan masalah kesehatan sebagai prioritas pembangunan.(***).

Related posts