Pengaruh Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Pemerintah Daerah

  • Whatsapp
Penulis: Ertin Tri Yuliasih
Kepala Seksi SAPD Kantor Wilayah DJPb Provinsi Babel

Undang-Undang Desa menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada Desa dari pemerintah. Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali.

Read More

Pencapaian Dana Desa sampai saat ini masih memerlukan penyempurnaan. Masih perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat[1].

Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.[2]

Tujuan Dana Desa sendiri menurut Undang-Undang adalah: 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) Mengentaskan kemiskinan; 3) Memajukan perekonomian desa; 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Related posts