Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Pasar Tenaga Kerja

  • Whatsapp

Oleh: IRSYADINNAS
Statistisi Pemda Belitung Timur

Perkembangan peradaban dewasa ini disadari ataupun tidak telah mengarahkan pikiran masyarakat kita secara kolektif bahwa salah satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomi adalah melalui akses pendidikan. Keyakinan ini telah dikonstruksi oleh pasar tenaga kerja kita bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya akan memperoleh upah/gaji yang lebih besar ketimbang mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Berbagai kajian dan analisa menunjukkan tingkat pendidikan erat hubungannya dan berkorelasi positif terhadap besaran pendapatan yang diperoleh sesorang. Sehingga dewasa ini, hipotesa tersebut berhasil menggerakkan kesadaran tiap individu agar memikirkan pentingnya berinvestasi untuk pendidikannya.

Dikutip dari publikasi “Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2019” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) semester I (bulan Februari 2019), yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Diperoleh informasi bahwa rata-rata gaji sebulan pekerja di Indonesia pada 2019, khususnya di bulan Februari 2019, yakni sebesar 2,55 juta rupiah. Nominal rata-rata gaji ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Februari 2018 sebesar 2,40 juta rupiah. Pendidikan, terutama pendidikan tinggi dan makin tinggi, akan menjadi makin penting di masa yang akan datang berkenaan dengan perkembangan industri digital 4.0 yang berlanjut ke 5.0 dan bahkan ke 6.0. Penghargaan yang diberikan oleh pasar kerja terus bergerak dari kekuatan otot ke kekuasaan otak.

Berdasarkan data publikasi BPS tersebut disebutkan bahwa rata-rata gaji per bulan lulusan Sarjana, termasuk S1 sampai dengan S3 sebesar Rp 4,8 juta. Sedangkan bagi pegawai lulusan Diploma memperoleh gaji rata-rata sekitar Rp 3,4 juta per bulan. Terakhir untuk pegawai yang yang tidak tamat SD mendapat gaji Rp 1,4 juta dan tidak sekolah mendapatkan gaji rata-rata sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Data ini memperkuat hipotesa bahwa Pendidikan menjadi salah satu determinan upah, dimana kecenderungan upah pegawai meningkat seiring dengan tingginya pendidikan. Upah terendah diperoleh pegawai yang tidak/belum pernah sekolah, sedangkan tertinggi diperoleh pegawai berpendidikan sarjana ke atas.

Sejarah Pendidikan
Jika kita telisik sejarah pada zaman kolonial dulu, pendidikan hanya diposisikan sebagai hak prerogatif bagi kaum elite saja. Lalu setelah Indonesia merdeka, dicanangkanlah pendidikan massal sejak pertengahan 1970-an, sampai akhirnya terjadi perubahan mendasar yang mencerminkan hasil dorongan dari bawah dengan munculnya kebijakan pengembangan pendidikan sekolah dasar (SD) melalui program SD inpres yang menekankan sekurang-kurangnya satu SD per desa, yang diikuti dengan pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk tingkat pendidikan SD. Kebijakan ini membuka akses bagi semua, mendekatkan sekolah pada tempat tinggal.

Dalam perkembangannya hingga hari ini, kebijakan tersebut telah berhasil mewujudkan keterbukaan akses dan kesempatan pendidikan menyeluruh yang tidak hanya menyasar bagi si kaya, tetapi juga untuk mereka yang kurang berada; tidak hanya anak kota, tetapi juga anak desa; dan paling penting lagi tidak hanya diprioritaskan bagi anak laki-laki, tetapi juga bagi anak perempuan, ada jaminan kesetaraan gender dalam penerapannya. Adalah kebijakan demikian yang memungkinkan pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk anak usia sekolah SD beberapa tahun terakhir ini telah mencapai lebih dari 99 persen. Kebijakan ini bahkan masih dipandang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diperkenalkan sejak 1 Januari 2016.

Secara statistik, kemajuan bangsa ini dalam pembangunan pendidikan telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Merujuk kepada hasil Sensus Penduduk pertama kali pada tahun 1961. Penduduk Indonesia berjumlah 96 juta jiwa, sebanyak sekitar 34 persen berusia di bawah 10 tahun dan sisanya penduduk usia kerja 10 tahun ke atas sebesar 63 juta jiwa (waktu itu banyak anak berusia 10 tahun ke atas sudah harus membantu mencari makan). Dari jumlah tersebut, 65 persen atau dua pertiga tidak pernah sekolah; 20 persen hanya sekolah beberapa tahun, dan 12 persen berhasil menyelesaikan SD. Dari sisa 3 persen, 2,4 persen berpendidikan SLTP, tidak sampai 1 persen berpendidikan SLTA, dan hanya 0,09 persen berpendidikan tinggi.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan dengan semakin kecilnya kelompok masyarakat dengan kategori tidak/belum sekolah dari 65 persen menjadi 3 persen saja, dan sebaliknya terjadi peningkatan yang siginifkan bagi kelompok berpendidikan tinggi dari 0,09 persen hingga 10 persen antara 1961 dan 2018.

Transisi ke Pasar Kerja
Uraian statistik di atas telah menguatkan hipotesa kita bahwa tujuan pendidikan telah berkembang dari hanya sebuah instrumen untuk mencapai cita-cita negara guna mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi alasan ekonomis yaitu kesejahteraan, agar dapat menggapai pekerjaan dengan imbalan yang didambakan. Untuk alasan yang kedua ini, kita tahu persis bahwa faktanya, secara kasuistik tidak semua orang berhasil bekerja sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ada yang terpaksa bekerja terlepas dari besarnya imbalan yang dapat diperolehnya. Umumnya mereka adalah yang tidak, atau kurang banyak mengenyam pendidikan, kini SD hingga SMP. Namun, ada pula yang dapat memilih untuk tidak, atau sementara tidak, mencari nafkah. Ada yang karena belum tercapai kesesuaian antara tawaran dan permintaan tingkat imbalan atau juga karena ada yang tidak cukup puas akibat gagal mendapat pekerjaan yang sesuai keinginannya. Ini berarti bahwa di samping keberhasilannya, terdapat pula celah ketidakseimbangan dalam kebijakan publik di sektor pendidikan ini jika kita kaitkan dengan pasar tenaga kerja, misalnya saja jenis pendidikan menengah. Pemerintah memprioritaskan pendidikan vokasi/kejuruan yang dianggap mampu menghasilkan jenis keterampilan yang diperlukan oleh pasar kerja, sedangkan yang diperlukan adalah perbaikan mutu.

Dalam percaturan pasar kerja yang terus berubah ditengarai oleh perubahan teknologi, perlu dipertimbangkan kembali kebijakan yang memprioritaskan pendidikan menengah. Tahun 2008 terdapat lebih banyak SMA (11.762) dari SMK (7.592), tahun 2018 sudah terdapat lebih banyak SMK (13.710) dari SMA (13.495). Akibatnya, pertumbuhan siswa antara 2008 dan 2018 adalah: SMA (dari 3,9 juta menjadi 4,8 juta) dan SMK (dari 3,1 juta menjadi 4,9 juta).

Akses ke Pekerjaan
Sayangnya, akses pendidikan yang terus mengalami peningkatan tidak selalu diikuti kecenderungan peningkatan akses pada pekerjaan yang didambakan. Seringnya, pasar kerja bahkan bergerak ke arah berlawanan dari harapan. Lulusan pendidikan menengah dan tinggi makin sulit diserap dalam pasar kerja. Kalaupun penyerapan lulusan SMA dalam pasar kerja stabil pada tingkat 68 persen antara tahun 2000 dan tahun 2018, untuk lulusan lainnya dihadapkan pada kecenderungan kurang menguntungkan. Lulusan SMK mengalami penurunan penyerapan di pasar kerja dari 80 persen menjadi 76 persen. Untuk diploma I-III turun dari 85 persen menjadi 76 persen dan universitas turun dari 89 persen menjadi 84 persen. Penurunan penyerapan dalam angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan kelompok lain. Dalam survei ketenagakerjaan, penduduk usia kerja dikelompokkan menurut kegiatan utama yang dilakukannya selama seminggu sebelum survei, terdiri dari: angkatan kerja yang meliputi (1) pekerja dan (2) pencari kerja; serta bukan angkatan kerja terdiri dari (3) sekolah, (4) urus rumah tangga, dan (5) lainnya.

Kecenderungan yang merisaukan dan memerlukan perhatian publik adalah membengkaknya kelompok pengurus rumah tangga di antara lulusan pendidikan menengah dan tinggi, mereka yang telah menanamkan modal manusia dalam dirinya. Untuk lulusan SMA telah meningkat dari 17 persen menjadi 20 persen; lulusan SMK dari 12 persen menjadi 16 persen; Diploma I-III dari 9 persen menjadi 19 persen; dan lulusan universitas naik dari 7 persen menjadi 10 persen.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa tantangan besar pasar kerja tidak hanya terletak pada segi penawaran tenaga kerja, atau kemampuan negara menciptakan kesempatan kerja yang luas saja, namun yang tidak kalah penting adalah memastikan konektivitas dan koherensi antara ouput pendidikan yang mensuplai sumber daya manusia sebagai tenaga kerja agar sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.(***).

Related posts