Pengangkatan Bangkai Kapal Ilegal Digerebek

  • Whatsapp
STOP PENGANGKATAN – Awak Kapal Napoleon dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, saat menghentikan pengangkatan bangkai kapal tenggelam oleh Kapal Dongfu 881 milik PT Indonesia Bahtera Bahari, Jumat (11/8/2017). Kapal Dongfu mengangkat besi kapal tenggelam secara ilegal di perairan laut Toboali sekitar 4 mil dari Pulau Dapur atau 10 mil sebelah Selatan Batu Perahu. (Foto: IST/Dedi Irawan)

4 Mil dari Pulau Dapur Toboali
Oleh PT Indonesia Bahtera Bahari
Kasus Diserahkan ke Kemenhub

TOBOALI – Aktivitas pengangkatan bangkai kapal tenggelam secara ilegal di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali terjadi. Kali ini
Kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PS DKP) RI, Napoleon pada Jumat (11/8/2017) memergoki Kapal Dongfu 881 milik PT Indonesia Bahtera Bahari yang sedang mengangkat besi kapal tenggelam di perairan laut Toboali sekitar 4 mil dari Pulau Dapur atau 10 mil dari Selatan Batu Perahu.
Kapal Napoleon PS DKP yang ketika itu sedang melakukan patroli, langsung memerintahkan nakhoda Dongfu 881 menghentikan aktivitas ilegalnya. Selain tak mengantongi izin, lokasi yang dilakukan eksplorasi oleh Dongfu 881 merupakan salah satu fishing ground di Kabupaten Bangka Selatan.
Koordinator PS DKP Bangka, Kori Apriyanto, SP kepada wartawan saat dikonfirmasi Senin (14/8/2017) membenarkan. Menurutnya pengangkatan bangkai kapal tenggelam itu ilegal.
“Iya benar, pada Jumat lalu sedang melakukan patroli di Bangka Selatan mendapati Kapal Dongfu sedang beraktivitas melakukan eksplorasi besi kapal tenggelam. Kalau biasanya nelayan di Bangka Selatan menyebutkan kapal belanda. Setelah kita cek izinnya, ternyata eksplorasi mereka hanya di Sebagin dan Berikat Bangka Tengah saja. Hanya dua izinnya, artinya eksplorasi yang mereka lakukan di Toboali ilegal,” ungkapnya.
Dituturkan Kori, dengan melakukan pengangkatan besi atau eksplorasi yang bukan pada perizinan, sudah sangat jelas bahwa Kapal Dongfu 881 itu melakukan pencurian. Sayangnya, DKP hanya menyuruh kapal pencuri itu menghentikan aktivitas dan tidak memprosesnya secara hukum pidana.
“Bahasa kasarnya mereka mencoba mencuri. Saat itu sudah 2 jam berlangsung eksplorasi dan sudah ada besi yang berhasil mereka angkat, tetapi jumlahnya kita tahu namun belum begitu banyak. Tapi itu sudah menjadi bukti bahwa mereka melakukan aktivitas ilegal,” jelas Kori.
Karena aktivitasnya tidak mengantongi izin, PS DKP Bangka langsung menghentikan aktivitas itu dan meminta Kapal Dongfu 881 kembali ke lokasi izinnya di perairan Desa Sebagin, Bangka Selatan. “Kita tunggu sampai mereka pindah, karena aktivitas mereka ini ilegal. Kita minta mereka kembali ke Sebagin sesuai izin yang dimiliki. Kalau mereka tidak juga pindah, ya terpaksa orangnya akan kita bawa, kita tunggu sampai mereka pindah,” tegas Kori.
Mengenai aktivitas ilegal Dongfu 881 ini, hanya laporan tertulis yang disampaikan PS DKP Bangka ke Kementerian Perhubungan RI Cq UPT KSOP Ditjen Perhubungan Laut di Pangkalpinang.
“Ditjen Hubla kan ada penyidiknya, itu ranahnya, jika memang ada pidananya karena tidak ada izin, silahkan Perhubungan Laut yang menindaklanjutinya” pungkas Kori.
Sayangnya, hingga tadi malam wartawan harian ini belum bisa mendapatkan klarifikasi dari PT Indonesia Bahtera Bahari atas aktivitas ilegal Kapal Dongfu 881.
Untuk diketahui, kekayaan bawah laut berupa kapal-kapal tenggelam di perairan Kabupaten Bangka Selatan, terus menjadi incaran.
Dikabarkan sebanyak 11 situs kapal tenggelam di laut Bangka Selatan yang bakal diangkat dan dipotong-potong besinya oleh perusahaan yang mengerjakan tenaga asing.
Ketua Nelayan Batu Perahu, Toboali, Joni Zuhri menyatakan para nelayan menolak keras rencana pengangkatan kapal tenggelam di perairan Bangka Selatan tersebut. Ia membenarkan menurut informasi yang diterimanya, terdapat 11 titik kapal tenggelam yang rencananya akan diangkat oleh perusahaan itu.
Dikatakan pria yang biasa disapa Jon ini, pengangkatan kapal tersebut diduga telah mendapatkan izin dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Dirjen Hubla Kemenhub).
Ia menyesalkan kebijakan itu karena keberadaan kapal tenggelam yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun tersebut, telah menjadi terumbu karang yang merupakan tempat ikan bermain dan mencari makan.
“Terumbu karang adalah spot bagi nelayan untuk memancing dan menjaring ikan. Jika terumbu karang yang berasal dari kapal tenggelam ini akan diangkat, tentu kita tolak, alasannya apa, ini sama saja dengan menghancurkan mata pencarian nelayan. Informasi yang kita terima ada kapal tenggelam yang berjarak sekitar 4-5 mil dari Tanjung Labun sudah hilang. Ini tentu menimbulkan kerugian bagi nelayan,” ungkapnya kepada Rakyat Pos, Minggu (2/1/2017) silam.
“Kapal yang tenggelam puluhan tahun itu sudah menjadi terumbu karang dan menjadi spot nelayan khususnya pancing. Kalau terumbu karang diangkat, hancurlah mata pencaharian nelayan. Kita akan pertanyakan dan menyesalkan jika memang benar terjadi pengangkatan kapal tenggelam di Tanjung Labun kawasan Pulau Mempunai ini. Bayangkan jika 11 kapal tenggelam yang telah menjadi terumbu karang ini diangkat semuanya, habis sudah terumbu karang Bangka Selatan yang menjadi spot mata pencarian nelayan kita,” sesal Joni. (raw/1)

Related posts