Pengadilan Tinggi Soroti Vonis Asui, Majelis Hakim Terancam Tiga Sanksi

  • Whatsapp

Jika Terbukti Melanggar saat Diperiksa

PANGKALPINANG– Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Ka PT Babel), Kornel Sianturi, SH M.Hum diwakili Humas, Lian Henry Sibarani S.H M.H mengaku ikut menyoroti vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat kepada pengusaha timah Siauw Sui Thin alias Asui.

Namun ia enggan mengomentari isi vonis terhadap direktur perusahaan timah atau smelter PT Panca Mega Persada (PMP) yang hanya dihukum 2 bulan penjara dengan denda Rp100.000.000 subsider 1 bulan kurungan itu, lantaran belum mengetahui putusan tersebut sudah inkrah atau belum.

“Tanggapan dari Pengadilan Tinggi karena sampai saat ini belum mengetahui apakah putusan atau vonis PN Sungailiat pada tanggal 27 Mei 2019 sudah berkekuatan tetap/inkrah atau belum,” kata Lian Henry Sibarani saat ditemui Rakyat Pos di Gedung PT Babel, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, jika sebuah putusan pengadilan belum inkrah maka tidak etis untuk dikomentari.

“Apabila putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tinggi maupun siapapun tak boleh mengomentari isi putusan tersebut,” ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Lian, dirinya mau “buka mulut” untuk mengomentari putusan rendah yang dijatuhkan majelis hakim kepada Asui, jikalau vonis telah inkrah.

“Kecuali putusan tersebut sudah inkrah, baru bisa kita wawancara. Tapi itupun kalau salinan putusannya Pengadilan Tinggi sudah mendapatkannya, karena inikan kronologisnya di Pengadilan Negeri Sungailiat,” tukasnya.

Disinggung mengenai majelis hakim menjatuhkan vonis hanya dua bulan penjara kepada Asui, berbanding jauh dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sebagaimana Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, mantan hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang ini menyatakan belum membaca isi putusannya, sehingga belum bisa mengomentari.

“Kalau itu, containnya kan sudah melalui pertimbangan. Seperti yang tadi saya katakan, karena putusan tidak ada sampai sama kita (PT Babel), berarti gak bisa kita mengomentari, karena kita gak baca,” ucapnya.

Namun Lian menegaskan, jika majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang menangani perkara Nomor: 66/Pid.Sus/2019/PN.Sgt itu terbukti melakukan pelanggaran dalam menjatuhkan vonis kepada pengusaha timah tersebut, maka akan mendapat sanksi. Hanya saja pelanggaran itu harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Termasuk jika melanggar kode etik hakim.

Menurutnya, ada tiga sanksi yang akan diberikan kepada ketiga hakim jika terbukti melanggar, yaitu mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat.

“Apabila ada laporan terhadap majelis yang melakukan pelanggaran, maka ketua pengadilan nanti akan membentuk tim pemeriksa. Kita nyatakan pelanggaran, harus berdasarkan berita acara pemeriksaan,” tambahnya.

Mengenai pembacaan tuntutan yang dilakukan serentak dengan pledoi, replik, duplik dan vonis dalam satu agenda sidang di hari yang hari, Lian Henry Sibarani mengaku boleh saja namun dengan alasan situasional.

“Boleh saja, tapi itu situasional. Kita gak tahu juga apa alasannya. Tapi kalau kita kaitkan dengan suasana lebaran, puasa dan libur panjang, karena MA (Mahkamah Agung) sudah mengeluarkan surat edaran tentang penyelesaian perkara. Jadi, justru kalau diatas lima bulan (waktu hakim) memutus (sebuah) perkara, justru majelis hakimnya akan dikenakan sanksi. Kan ada waktu penyelesaian perkara,” tukasnya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menjadi sorotan publik, setelah menjatuhkan vonis kepada Asui hukuman ringan 2 bulan penjara dengan denda Rp100.000.000 subsider 1 bulan kurungan.

Vonis ini dinilai tidak mencerminkan keadilan di masyarakat. Apalagi ancaman hukuman yang dikenakan 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sebagaimana Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menjadi dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Vonis juga dibacakan bersamaan dengan sidang dengan agenda tuntutan yang sebelumnya sempat dua kali ditunda. Lalu nota pembelaan disampaikan secara lisan oleh panasihat hukum terdakwa, dilanjutkan jawaban atas pledoi dan langsung vonis majelis hakim. Menurut sumber, sidang itu hanya dilakukan tidak sampai 10 menit tanpa skor untuk musyawarah hakim. (bis/1)

Related posts