Pengadilan Negeri Pangkalpinang Canangkan SMAP

  • Whatsapp
Gedung Pengadilan Negeri Pangkalpinang (Foto: Istimewa)

PANGKALPINANG – Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang kini mulai melakukan pencanangan dan komitmen bersama penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, pihak PN Pangkalpinang Kelas IB ini tengah gencar melakukan sosialisasi SMAP.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Sri Endang Amperawati Ningsih SH MH melalui Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Tri Palupi S.Kom kepada sejumlah awak media di PTSP PN Pangkalpinang, Rabu (23/10/2019).

“Kami PN Pangkalpinang merupakan salah satu dari tujuh pengadilan di seluruh Indonesia yang diusulkan untuk menjadi Pilot Project dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada acara Pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Kabupaten Belitung pada 13-14 September 2019 lalu. Kami membentuk Tim SMAP ini berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang No: W7.U1/2582/04.5/2029 tanggal 07 Oktober 2019,” ujar Tri Palupi didampingi Panitera Muda Pidana, Indi SH.

Ia menjelaskan, surat permintaan dukungan dan pernyataan telah menerapkan SMAP ke stakeholder yang terkait dengan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, seperti Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, kepolisian dan media massa sudah dilayangkan.

Menurut Tri, Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI bersama Tim Sustain USAID dalam rangka kick off meeting asistensi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga telah melakukan kunjungan di PN Pangkalpinang pada 8 – 12 Oktober 2019.

“Sosialisasi internal SMAP pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang ini sejak 15 Oktober 2019 untuk memberi pemahaman apa itu SMAP dan ini tak lain tujuannya lebih ditekankan kepada seluruh jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalpinang,” ulasnya.

Selain itu, pihaknya kini tengah gencar melakukan sosialisasi SMAP ke sekolah-sekolah di wilayah Kota Pangkalpinang.

“Ada empat prinsip utama kami dalam penerapan SMAP, diantaranya No Bribery yang artinya kita tidak boleh terlihat suap menyuap, No Kick Back artinya kita tidak ada uang terimakasih atau sejenisnya. Yang ketiga, No Gift artinya tidak boleh ada pemberian hadiah yang tidak patut dan keempat, No Luxurious Hospitality artinya tidak ada jamuan yang bermewah-mewahan,” tandas Tri. (bis/1)

Related posts