Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Ribet?

  • Whatsapp

Oleh: Wahyu Budiarso
Pegawai Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung

Besarnya gelontoran Dana Desa dari Pemerintah, tak pelak membutuhkan perencanaan kegiatan yang matang agar berdaya guna bagi kemajuan desa. Pengadaan barang/jasa merupakan hal yang pasti dilakukan dalam penggunaan Dana Desa. Berdasarkan survei mandiri yang dilakukan, beberapa Kepala Desa mengeluhkan ribetnya proses pengadaan barang/jasa, baik prosesnya maupun banyaknya dokumen yang harus dipenuhi.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mendelegasikan pengaturan pengadaan barang/jasa di Desa kepada Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 22 Tahun 2015.
Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan. Pada dasarnya terdapat 3 tata cara yang berbeda untuk pengadaan barang/jasa di desa sesuai dengan nilai pengadaan barang/jasa, yaitu: Pertama, sampai dengan Rp50 juta. Pengadaan barang/jasa dengan pembelian kepada 1 penyedia tanpa permintaan tertulis oleh TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia. TPK melakukan negosiasi untuk memperoleh harga yang lebih murah dan bukti yang diberikan penyedia berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Kedua, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta. TPK membeli barang/jasa kepada 1 penyedia dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). Tawar-menawar tetap dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih murah. Bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. Ketiga, di atas Rp200 juta. Cara ketiga inilah yang paling kompleks, lebih banyak tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari TPK mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia yang berbeda, dilampiri dengan daftar barang/jasa (Rincian brang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa. Penyedia menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa beserta harganya. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis, selanjutnya negosiasi dengan penyedia yang memenuhi spesifikasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Hasil negosiasi kemudian dituangkan dalam surat perjanjian.

Kepala Daerah diperkenankan menyesuaikan nilai pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dari nilai yang berjenjang tersebut tersirat bahwa tata cara pengadaan dimaksudkan agar sesederhana mungkin sesuai dengan nilainya. Semakin tinggi nilai pengadaan barang/jasa maka semakin banyak tahapan yang harus dilakukan dan dokumen yang harus dipenuhi.

Yang menarik adalah ketika pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp200 juta seperti pengadaan laptop, peralatan kantor, sepeda motor, bahkan papan nama bangunan senilai ratusan ribu rupiah. Namun, tata cara pengadaannya menerapkan tata cara yang ketiga (di atas Rp200 juta). Maka penyederhanaan tata cara pengadaan barang/jasa di desa tidak menemui tujuannya. Penyebabnya pemahaman yang kurang tentang tata cara pengadaan barang/jasa.

Kekhawatiran menjadi temuan oleh aparat pengawas/pemeriksa juga turut mendorong pemilihan tata cara pengadaan yang ketiga. Alhasil, demi kehati-hatian atau mungkin tuntutan dari aparat pengawas/pemeriksa, segala pengadaan barang/jasa berapapun nilainya dilaksanakan dengan cara yang paling kompleks.

Apakah hal ini salah? Memang tidaklah dapat dikatakan menyalahi aturan pengadaan barang/jasa desa, namun akan lebih efisien dan lebih mudah apabila sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam peraturan. Misalnya untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50 juta cukup dengan pembelian langsung kepada 1 penyedia barang/jasa dan tanpa permintaan tertulis.

Edukasi terhadap TPK dan Perangkat Desa hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga kompetensi Desa dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan desa pada umumnya dapat meningkat. Menciptakan pemahaman yang sama, satu persepsi, kiranya menjadi solusi untuk mereduksi kekhawatiran adanya temuan aparat pengawas/pemeriksa. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan mengembalikan tata cara pengadaan barang/jasa di desa pada ketentuan yang ditetapkan. Imbasnya pengelolaan dana desa pun akan menjadi simpel. Jadi, pengelolaan barang/jasa di desa ribet?(***).

Related posts