Pengacara Terdakwa Sebut Dakwaan Jaksa Makin Ngawur

  • Whatsapp

Mereka yakni Robandi alias Abah, Yusuf, Mulyadi alias Aak, Syamsul Effendi, Heti Rukmana dan Aditama kemudian dilaporkan ke polisi, ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan.

Kasus ini juga sempat menarik perhatian para anggota Komisi IV DPR RI, dan Dirjen Gakkum KLHK. Bahkan, dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI di Senayan beberapa waktu lalu, Dirjen Gakkum menyebutkan pihaknya masih menyidik kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT BAA.

Read More

Sebelumnya, pada Kamis (17/2/2020), Majelis Hakim PN Sungailiat yang dipimpin ketua, Fatimah sempat memutuskan keenam terdakwa yang mayoritas mantan ketua RT di Kelurahan Kenanga itu lepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hakim mengabulkan eksepsi yang disampaikan penasihat hukum para terdakwa dalam putusan sela, serta menolak dakwaan JPU terhadap pasal 228 dan atau pasal 263 KUHP pada dakwaan. Namun belakangan, JPU memperbaiki berkas perkara yang sempat ditolak dan dilimpahkan kembali ke PN Sungailiat.

Kuasa Hukum Warga, Zaidan yang didampingi oleh LBH Lingkungan Hidup serta KUBI ketika itu mengatakan eksepsinya saat persisangan terhadap dakwaan jaksa dikabulkan majelis hakim. Dia mengaku bersyukur atas keputusan tersebut dimana dengan gugurnya dakwaan itu berarti selain status hukum enam warga Kenanga, status Yuniot Man juga gugur karena merupakan satu kesatuan.

“Dengan demikian enam warga yang ada di rutan segera dikeluarkan hari ini juga (kemarin-red). Saya sempat menulis kasus Kenanga ini kasus pertama di dunia dimana orang membuat undangan sosialisasi hukum kok bisa dihukum, jadi sangat aneh,” tegasnya.

Humas PN Sungailiat, Arief Khadarmo mengatakan ada beberapa hal yang membuat surat dakwaan tersebut gugur demi hukum salah satunya terkait identitas terdakwa.

“Dakwaannya untuk identitas masih ketua RT tapi uraiannya sudah mengundurkan diri. Saksi ahli menurut penasihat hukum mestinya bukan saksi pidana tapi sanksi administrasi,” ungkap Arief kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).

Meskipun begitu, ia mengatakan penuntut umum dan penasehat hukum masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum jika tidak sependapat dengan majelis hakim.

Related posts