Penetapan Upah Minimum yang Jadi Kewajiban Setiap Tahun

Oleh: Syasri Ekozat, SIP
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bangka Barat

Syasri Ekozat

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif didalam hubungan kerja. Beberapa pihak yang terkait, melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/Buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya. Secara psikologis, upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi Pekerja/Buruh. Dilain pihak, Pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas Pekerja/Buruh, dan meningkatkan daya beli Masyarakat.

Dengan melihat berbagai kepentingan yang berbeda tersebut, pemahaman sistem pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

Agar terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilan Pekerja/Buruh harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua, dan rekreasi. Untuk itu, kebijakan pengupahan juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh beserta keluarganya.

Selanjutnya, sesuai pasal 41 ayat 1 pada PP pengupahan ini, berbunyi “Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman” dengan penjelasan bahwa penetapan upah minimum sebagai jaringan pengaman (safety net) agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga agar upah tidak merosot sampai pada tingkat yang membahayakan gizi Pekerja/Buruh, sehingga mengganggu kemampuan kerja.

Kemudian dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan “penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”, yang selanjutnya bermuara pada formula baku penetapan upah minimum seperti yang tertulis dalam pasal 44 ayat 2 pada PP tentang pengupahan ini.

Formula yang dimaksud pada pasal 44 ayat 2 tersebut yaitu : UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)} dengan keterangan :

UMn  : Upah Minimum yang akan ditetapkan

UMt   : Upah Minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode  September tahun berjalan

Δ PDB : Pertumbuhan PDB periode Kwartal 3 dan 4 tahun lalu dan Kwartal 1 dan 2 tahun Berjalan Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Dengan menerapkan formula penetapan upah minimum tersebut, pemerintah menganggap penyesuaian hidup layak pada upah minimum yang akan ditetapkan secara langsung dapat terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Dengan menerapkan formula penetapan upah minimum tersebut, pemerintah menganggap penyesuaian hidup layak pada upah minimum yang akan ditetapkan secara langsung dapat terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. 
Berdasarkan ulasan penjelasan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan tersebut, Penulis merasa sudah sangat jelas, bahwa penetapan upah minimum yang menjadi kewajiban setiap tahun Gubernur wajib mengacu kepada PP 78 tahun 2015 tersebut. Lalu, dimanakah letak urgensifitas dan alasan substansial Gubernur Bangka Belitung menetapkan UMP Babel sebesar 3,8% tersebut? 
Bukankan itu dapat dikategorikan tidak mengindahkan prinsip Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi salah satu Ruh dibuatnya regulasi berupa  PP tentang Pengupahan sebagai Jaring Pengaman agar Pekerja/Buruh dapat terus berada pada tingkat kesejahteraan sesuai amanat Undang Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Atau masyarakat harus menebak-nebak dan berspekulasi sendiri secara liar tentang carut marut pilkada yang sudah terlanjur dianggap masyarakat umum sebagai tempatnya politikus bertransaksi dengan cukong-cukong pengusaha untuk suatu tujuan tertentu (Oligarki)? Bukankah peraturan-peraturan baku yang dibuat oleh pemerintah salah satunya untuk memastikan kepada khalayak ramai/masyarakat, agar tidak terjadi situasi ketidakpastian Hukum/peraturan untuk tujuan kondusifitas masyarakat itu sendiri, guna mencapai tujuan akhir berjalannya roda pemerintahan yang bersih, transparan, adil dan dapat mencapai tujuan Pembangunan nasional yang telah ditetapkan? (****).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Response

Leave a reply "Penetapan Upah Minimum yang Jadi Kewajiban Setiap Tahun"