Penerimaan Banpol PP Basel, Maladministrasi

  • Whatsapp

Ombudsman Temukan Penyimpangan Prosedur
Sekda: Pemkab Sedang Menjawab Tertulis

TOBOALI – Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Jumli Jamaludin menegaskan berdasarkan pemeriksaan pihaknya, ditemukan adanya maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur atau kelalaian terkait proses seleksi penerimaan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) di Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan.
Kelalaian secara administrasi itu ditarik kesimpulan oleh Ombudsman RI Babel dilakukan oleh Panitia Seleksi Banpol PP Basel dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menurut Jumli, secara obyektif Ombudsman RI Babel telah melakukan pemeriksaan fisik secara langsung dan meminta keterangan dari panitia seleksi kesehatan maupun dokter terhadap peserta yang diduga mata juling, bertato, dan lainnya tetapi lolos seleksi.
“Terhadap keputusan hasil seleksi Banpol PP Basel, bahwa Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, tidak memiliki kewenangan melakukan pembatalan terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus tersebut. Saat ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung sedang menunggu tindaklanjut terhadap LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) tersebut,” jelas Jumli kepada wartawan Selasa (21/11/2017).
Ia menerangkan, dalam rangka evaluasi dan perbaikan, LAHP dari Ombudsman tersebut disampaikan kepada Bupati Basel sebagai langkah korektif terhadap permasalahan seleksi Banpol PP Pemkab Basel. Disisi lain Jumli menyebutkan pihaknya memberi saran kepada Bupati Bangka Selatan yaitu agar memberikan sanksi administratif kepada PPK/koordinator seleksi dan Ketua Panitia Seleksi Banpol PP Basel. Selain itu, disarankan Bupati memberikan pembinaan/pelatihan administrasi yang baik bagi pegawai di lingkungan Satpol PP Basel.
“Serta Pemkab Basel membuat surat pernyataan komitmen terkait proses rekrutmen tenaga kontrak/honorer di lingkungan Pemkab Basel agar dapat lebih profesional dan tertib administrasi serta mencegah/menghindari terjadinya hal-hal serupa dikemudian hari. Dan menginstruksikan kepada Kepala Satpol PP Pemkab Basel agar dapat lebih proaktif dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja Pansel dan pegawai di lingkungan Satpol PP Kab Basel untuk kedepannya,” ujar dia.
Jumli menambahkan, penerimaan Banpol PP Basel cukup menjadi perhatian publik khususnya di Bangka Selatan. Oleh karenanya, dan untuk kepentingan publik, serta dalam rangka evaluasi serta korektif untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman telah melakukan investigasi ataupun klarifikasi dan pemeriksaan dokumen dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung telah membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan secara rinci sudah disampaikan kepada Bupati Bangka Selatan dan saat ini Ombudsman RI Babel sedang menunggu ditindaklanjuti dari Bupati Bangka Selatan. Kami dalam LAHP tersebut secara obyektif dan independen atau tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Diharapkan agar LAHP dapat ditindaklanjuti Bupati Bangka Selatan dan disampaikan kembali sesegera mungkin guna penyelesaian laporan dan penutupan laporan tersebut di kantor Ombudsman RI Bangka Belitung. Dan kita berharap agar kedepannya akan lebih baik dalam rerutmen pegawai atau tenaga honorer, dan dikemudian hari tidak memunculkan persoalan,” pungkas Jumli.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Selatan, Suwandi ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya saat ini sedang menjawab temuan LAHP Ombudsman RI Perwakilan Babel itu secara tertulis.
“Kita masih menjawab temuan dan saran Ombudsman RI secara tertulis, nanti hasilnya akan kita konfirmasikan ke wartawan, tunggu kami menjawab dulu ya,” kata Suwandi. (raw/6)

Related posts