by

Penerima Dana Hibah Diingatkan Buat Laporan

-Bangka-128 views
Sosialisasi bantuan dana hibah tahun anggaran 2019 di OR Bina Praja Setda Bangka, Senin (18/2/2019).(foto: istimewa)

 

SUNGAILIAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) menggelar sosialisasi bantuan dana hibah tahun anggaran 2019 di OR Bina Praja Setda Bangka, Senin (18/2/2019).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Bangka yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bangka,Teddy Sudarsono. Dalam sambutannnya Teddy mengatakan, bahwa dana hibah merupakan dana sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dia meminta kepada penerima dana hibah untuk membuat laporan administrasi dengan baik. Jika ada kegiatan renovasi, rapat atau lainnya, untuk menyiapkan bukti-bukti, nota pembelian, order, yang menerima dan lainnya.

“Pemberian bantuan hibah ini, bukan bantuan lepas tanpa ada laporannya, tetap ada audit dari penyelenggara negara seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ungkapnya dihadapan para penerima bantuan hibah.

Teddy menjelaskan, para penerima bantuan hibah tahun anggaran 2019, merupakan hasil seleksi dari Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana para penerima bantuan tersebut, telah mengajukan proposal permohonannya di tahun 2018.

“Semua proposal itu, sudah kita pilah, kita pilih, kita racik, kita sortir, kita lihat di tahun 2018. Kuota kita berapa. Kalaupun lebih, kita lihat urgensinya, kalau memang belum prioritas, kita akan cari yang lebih prioritas,” ujarnya.

Dia menambahkan, para penerima bantuan hibah tersebut, nantinya akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka guna mengetahui apakah penerima bantuan tersebut objek penerimanya sesuai dengan proposal yang ada.

“Saya minta tidak ada nantinya penerima dana hibah ini fiktif. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Ketika bapak/ibu sudah menerima bantuan hibah ini, beberapa saat kemudian, satu minggu, dua minggu, satu bulan, atau dua bulan, kami akan turun ke lapangan benar atau tidak. Ini gunanya agar ketika pihak auditor mengecek, apakah BPK atau BPKP, kami sudah melakukan pekerjaan monev tersebut,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangka Rahmani dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait masalah teknis pemberian dana hibah tahun anggaran 2019 tersebut.

Menurut dia, dasar pelaksanaan pemberian dana hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara pengelolaan subsidi, bank dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Pemberian dana hibah tersebut, tidaklah wajib, tergantung kemampuan anggaran daerah masing- masing dan alhamdulillah Pemkab Bangka tahun ini ada kemampuan, sehingga memberikan bantuan hibah ini kepada masyarakat Kabupaten Bangka,” kata Rahmani.

Dia menambahkan, penerima bantuan dana hibah dari Pemkab Bangka diwajibkan membuat laporan penggunaan dana yang diberikan. Menurutnya tanggal 10 Januari 2020 merupakan batas akhir penyerahan laporan penggunaan dana hibah kepada Pemkab Bangka dan apabila belum ada laporannya, akan dikirimkan surat teguran.

“Tujuh hari setelah surat teguran kami layangkan, tidak juga ditanggapi, hal tersebut menandakan penerima dana hibah tersebut bersedia mengembaliakan dana yang diterimanya. Kalau Rp100 juta ya harus mengembalikan Rp100 juta juga,” pungkasnya.(rls)

Comment

BERITA TERBARU