Penerima Dana Hibah & Bansos Pemprov Ikuti Bimtek

  • Whatsapp
Pj Sekda Babel, Yulizar saat membuka Sosialisasi dan Bimtek bagi Penerima Dana dan Bansos dari APBD Pemprov Babel Tahun 2019, di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Jumat (19/7/2019).(foto: istimewa).

PANGKALPINANG – Sejumlah masyarakat, yayasan, lembaga hingga organisasi masyarakat selaku penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran 2019, mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Kegiatan ini, bertujuan menghindari terjadinya temuan dalam penggunaan dana tersebut. Pj Sekda Babel, Yulizar menjelaskan, penerima dana hibah dan bansos harus membuat laporan keuangan. Sebab jika tidak, saat pemeriksaan dari BPK akan menjadi temuan.
Selama ini masih terdapat temuan dan penerima bantuan bersentuhan dengan hukum. Yulizar menambahkan, temuan BPK menilai Biro Kesra kurang maksimal memantau hasil penggunaan dana dan laporan yang dibuat penerima bantuan.

“Kegiatan ini mengantisipasi terjadinya temuan tersebut,” kata Yulizar saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerima Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2019, di Gedung Mahligai, Jumat (19/7/2019).

Yulizar berharap ke depan tidak lagi terdapat temuan dari BPK. Untuk itu Biro Kesra akan membuat kisi-kisi mengenai cara pembuatan laporan. Selain itu ada sosialisasi terkait revisi pergub bansos. Semua ini harus dipahami bersama agar tidak lagi terjadi temuan.

“Pembuatan laporan disusun berdasarkan proposal pengajuan dana hibah. Pembinaan akan terus dilakukan dengan menggelar kegiatan sosialisasi,” jelas Yulizar.

Asraf Kepala Biro Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, jika masih tersisa dana bantuan dan pekerjaan sudah selesai, maka penerima dana hibah harus mengembalikan ke kas daerah. Sampai sekarang ada pihak penerima dana telah mengembalikan uang ke daerah.

“Laporan diterima paling lama tanggal 10 Januari 2020. Tidak ada lagi keterlambatan dalam penyerahan laporan. Laporan jangan bertentangan dengan NPHD. Selain berupa berkas laporan, hendaknya dilampirkan foto,” papar Asraf.(Huzari/3).

Related posts