by

Penerapan Pengarusutamaan Gender pada Hari Kartini

-Opini-100 views

Oleh: Kunto Aribowo
Pegawai Kanwil DJPb Prov. Kep. Babel, Kementerian Keuangan RI

Beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Wanita se-dunia. Penetapan hari bersejarah tersebut oleh PBB dimulai pada tahun 1977 demi memperingati peristiwa gerakan atau demontrasi sekelompok buruh wanita yang menuntut kesetaraan hak dalam pekerjaan yang terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Demontrasi para buruh wanita tersebut dianggap sebagai tuntutan emansipasi wanita.
Di Indonesia, beberapa hari lagi juga ada peringatan Hari Kartini, yaitu setiap tanggal 21 April. Penetapan hari bersejarah tersebut oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno demi mengenang kelahiran R.A Kartini, salah seorang Pahlawan Nasional yang dinilai berjasa dalam membangkitkan semangat emansipasi wanita Indonesia di zamannya.
Peringatan Hari Kartini di sekolah-sekolah pada umumnya dirayakan dengan penyelenggaraan karnaval pakaian adat atau daerah Nusantara dan kostum seragam profesi. Anak-anak PAUD hingga pelajar sekolah tingkat menengah diwajibkan mengganti seragam hariannya dengan pakaian daerah atau pakaian seragam profesi. Barangkali tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengenalkan beragam suku budaya yang ada di Indonesia dengan ciri khas pakaian daerahnya, dan mengenalkan berbagai macam profesi yang bisa di pilih ketika mereka lulus sekolah nanti. Biasanya kegiatan peringatan Hari Kartini dilaksanakan oleh masing-masing sekolah secara mandiri, tidak ada kolaborasi dengan sekolah lain. Namun, menurut pendapat Penulis, hal tersebut belum cukup menggambarkan nilai-nilai perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini.
Pada zamannya, R.A Kartini berkeinginan menempuh pendidikan setingi-tingginya di saat wanita lain seusianya terpaksa memilih melakukan kegiatan domestik di rumah. R.A. Kartini berkorespondensi dengan temannya di negeri Belanda, dan beliau juga membaca surat kabar, majalah dan buku-buku berbahasa Belanda sehingga wawasannya lebih terbuka.
Berbicara tentang emansipasi wanita yang secara umum merupakan bagian dari isu pengarusutamaan gender, kemudian diatur formalitasnya dalam sebuah peraturan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini berlaku untuk seluruh Kementerian Negara atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pemahaman atas istilah gender tidak sama dengan dikotomi jenis kelamin, yang membedakan secara kodrati antara jenis kelamin pria dan wanita, misalnya kemampuan hamil dan melahirkan hanya dimiliki oleh jenis kelamin wanita sementara pria tidak. Sedangkan istilah gender dalam pengarusutamaan gender lebih mengatur tentang kesetaraan hak dan kewajiban pria dan wanita sebagai warga Negara Indonesia dalam berkontribusi untuk pembangunan nasional.
Pengarusutamaan gender saat ini, tidak hanya membahas kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, namun lebih luas daripada itu mencakup hal yang berkaitan dengan individu termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang cacat atau individu berkebutuhan khusus.
Secara institusional, beberapa kantor Kementerian Negara atau Lembaga juga telah menerapkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, anggaran dan penyediaan fasilitas umum di kantor-kantor layanannya baik di Kantor Pusat maupun di kantor-kantor vertikal di daerah. Bahkan sebagai contoh di Kementerian Keuangan, yang Penulis ketahui setiap tahunnya menyelenggarakan lomba penerapan pengarusutamaan gender pada kantor-kantor antar Eselon I Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia.
Penilaian implementasi pengarusutamaan gender di Kantor Kementerian Keuangan secara umum terdiri atas 3 komponen utama, yaitu sarana dan prasarana fisik yang mengakomodasi kebutuhan berbagai macam individu, kebijakan yang memperhatikan isu-isu pengarusutamaan gender, dan pemahaman pegawai atas isu-isu pengarusutamaan gender di lingkungan sekitarnya.
Pengarusutamaan gender juga dapat diterapkan dalam berbagai level dunia pendidikan. Untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April nanti, dapat di coba kegiatan-kegiatan yang secara substantif mencerminkan perjuangan emansipasi wanita, bahkan lebih luas berupa penerapan pengarusutamaan gender di lingkungan sekolah atau kampus. Misalnya, lomba antar sekolah terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder (pihak yang berperan dalam pendidikan di sekolah) yaitu minimal terdiri atas siswa, guru, dan orang tua siswa; kebijakan sekolah yang memperhatikan hak dan kewajiban stakeholder; dan sebagainya. Jadi, kegiatan peringatan Hari Kartini nanti tidak sekadar seremonial belaka dan ramai di masing-masing sekolah, tetapi ada nilai lebihnya, sehingga menjadikan lingkungan pendidikan secara umum lebih baik.(***).

Comment

BERITA TERBARU