Penegak Perda Datangi DPRD Babel, Tanyakan Kelanjutan Pengangkatan Status

  • Whatsapp

Didit: DPRD Desak Satpol PP Honorer Diangkat Jadi PNS

Ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Bangka Belitung (Babel) dan kabupaten/kota di Provinsi Babel, memadati ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Selasa (3/1/2017). Kedatangan mereka dalam rangka menindaklanjuti aduan mereka di bulan Januari 2016 lalu, terkait pengangkatan status Pol PP honorer (kontrak) menjadi PNS.

Kedatangan para penegak Perda (Peraturan Daerah-red) ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi Ketua Komisi I HK Junaidi dan anggota, M Amin, Eko Suprasetyo dan Deddi Wijaya.

Ketua DPW Babel Forum Komunikasi Satpol PP Nusantara, Irfan, mengatakan bahwa mereka bersama DPW provinsi lain sudah menggelar aksi damai saat paripurna pengesahan UU ASN bulan Desember lalu, di DPR RI. Pihaknya juga sudah menggelar pertemuan dengan jajaran DPR RI terkait permasalahan yang mereka bawa saat ini.

“Kami bersemangat karena jajaran pimpinan serta 10 fraksi di DPR RI mendukung sepenuhnya secara tertulis dan lisan pengangkatan kami menjadi PNS. Namun langkah kami terkendala di kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini keputusan Presiden,” ucap Irfan.

Dukungan lain juga datang dari DPRD Kabupaten Bangka yang menyatakan secara tertulis dukungan mereka, terkait pengangkatan status honorer Satpol PP menjadi PNS. Demikian yang diungkapkan oleh Sigit Susanto, selaku perwakilan dari Kabupaten Bangka.

Atas aduan ini, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya bersuara lantang mendukung sepenuhnya aksi mereka. Untuk itu, ia bersama Komisi I nanti akan segera mendatangi Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk berkoordinasi menyelesaikan permasalahan ini.

“Ini adalah komitmen DPRD Babel untuk membantu para Satpol PP. Komisi I nanti akan ke Kemenpan-RB. Dan saya juga akan memerintahkan Komisi II untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, karena ini juga berpengaruh kepada kondisi keuangan negara,” kata Didit.

Didit lebih lanjut mengharapkan, agar aksi ini juga diikuti oleh daerah lain. Ia meminta forum untuk segera berkoordinasi dengan perwakilan daerah lain untuk bersama memperjuangkan aspirasi mereka.

“Kami berharap agar daerah lain juga terlibat, minimal lima daerah juga bertindak sama. Setelah itu, aksi ini akan kami jadikan skala prioritas,” imbuh legislator asal Bangka Tengah ini.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Babel dari Fraksi Amanat Demokrat HK Junaidi menegaskan, Komisi I tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasi para penegak Peraturan Daerah ini.

“Kami mendukung, apalagi draft sudah ada. Yang penting kita tidak berhenti untuk berdo’a dan berusaha,” pesan HK Junaidi yang diamini oleh rombongan yang hadir.

Anggota komisi I lainnya dari Fraksi Gerindra, M Amin secara pribadi mendukung sepenuhnya langkah para Pol PP.

“Komisi I akan memperjuangkan aspirasi ini. Kami sudah mendesak Kemenpan agar Babel mendapat tambahan PNS, meminta jangan ada moratorium, karena Babel ini kerjaan banyak, namun tenaga kurang. Jika sudah diangkat, kinerja juga ditingkatkan,” pesan Amin. (Budi Setyo-Humas dan Protokol DPRD Babel/10)

Related posts