Pendidikan Politik atau Politik Pendidikan

No comment 126 views

Oleh: Muhammad Tamimi
Wartawan Rakyat Pos/Ketua Kahmi Bateng

Muhammad Tamimi

Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik 2018 dan 2019. Dalam tahun politik itu, masyarakat Indonesia khususnya Bangka Belitung akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Serentak dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Serentak beserta Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sejumlah tahapan pun mulai dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Khusus di Babel, tahun 2018 akan menggelar Pemilihan Bupati dan Walikota, yakni Bupati Bangka, Belitung dan Walikota Pangkalpinang. Sedangkan tahun 2019, akan digelar Pileg dan Pilpres meliputi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Presiden RI.

Seperti biasa, setiap menjelang Pemilu para peserta Pemilu baik kandidat calon maupun Partai Politik (Parpol) sibuk berkampanye untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Tindakan ini pun menurut penulis bukan perbuatan yang aneh lagi, karena sudah terbiasa setiap menjelang Pemilu para politisi kita “menjual” diri untuk pencitraan dalam pemilu.

Konsep yang diterapkan pun bermacam cara, ada yang menggunakan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, bilbord, mendadak jadi ustadz atau iklan di media massa dengan memasang wajah senyum terbaiknya. Ada juga terpaksa senyum karena mungkin selama ini tidak pernah belajar senyum saat tampil dipanggung publik, sehingga senyumnya tak berkarisma seperti artis Dian Sastro atau senyumnya Tora Sudiro. Anehnya lagi, kemana-mana pergi kampoeng selalu menebar senyum supaya kelihatan ramah dan merakyat. Selain itu, yang biasa tidak pernah turun ke masyarakat, sekarang sudah mulai rajin menyapa rakyat, yang tidak pernah ngasih bantuan langsung menggelar bakti sosial seolah-olah keliatan dermawan.

Tindakan tersebut menurut penulis sah-sah saja karena tidak dilarang dan merupakan bagian dari cara seseorang berpolitik. Hanya saja, jangan sampai berlebihan dalam menjual, bukan rasa empati yang bakal diterima justru rasa jenuh yang terbentuk.

Momentum Pemilu tahun 2018 dan 2019 ini, harus benar-benar kita laksanakan sebaiknya-baiknya, baik sebagai peserta Pemilu, partai politik maupun rakyat sebagai pemilih agar mampu menciptakan iklim politik yang kondusif dan berpendidikan politik sebagai proses jalannya demokrasi di negeri ini. Jangan sampai Pilkada, Pileg dan Pilpres cuma sebagai wadah politik pendidikan, seharusnya menjadi pendidikan politik yang masif. Daya tarik Pemilu ini memang sangat luar biasa, karena bisa membangun semangat masyarakat untuk berperan serta dan aktif dalam berpolitik. Pemainnya pun beragam, mulai dari pemula, pemain beneran bahkan pemain merangkap pelatih. Tak ada larangan bagi siapa pun yang ingin menjadi “pemain” dalam Pemilu 2019 nanti. Hanya saja, bagaimana sikap para pemain dalam memainkan perannya tetap mengedepankan cara berpolitik yang diajarkan Baginda Nabi Muhammad SAW hingga beliau menjadi khalifah.

Sebagai pemain dalam Pemilu, peserta baik calon dan Parpol jangan saling sikut dan menjatuhkan, tetapi bagaimana bersama-sama menciptakan proses demokrasi yang santun dan bermartabat.

Siapa saja silakan berpolitik, tetapi bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tanpa menerapkan politik pendidikan dengan cara menyogok, membagikan sembako, memberikan sejumlah uang atau money politik, dan bentuk lain yang tidak mendidik lainnya. Pengalaman politik pendidikan ini sebetulnya sudah mengakar di negeri ini, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Namun hal ini masih bisa dievaluasi dan dirubah dengan menerapkan aturan secara tegas. Apalagi zaman sekarang, untuk menjadi calon legislatif saja harus menyiapkan biaya logistik yang tidak sedikit sejak pemilihan hingga jadi anggota legislatif. Karena sudah keluar banyak modal, penulis meyakini ketika sudah jadi, maka caleg yang bersangkutan lebih memperioritaskan kebutuhan pribadi dan kelompok ketimbang kepentingan rakyat. Hal ini sudah sangat umum terjadi, sebaiknya budaya tak mendidik itu dilenyapkan.

Penulis hanya ingin berpesan kepada kandidat calon peserta pemilu Pileg dan Pilpres 2019 agar tetap mengedepankan pendidikan politik bukan politik pendidikan. Karena yang demikian itu merupakan salah satu upaya kita membangun budaya demokrasi yang bermartabat, berkualitas dan profesional tadi. Khusus Parpol sebagai peserta pemilu juga demikian, diharapkan konsep sosialisasi atau kampanye lebih berorientasi dalam upaya memberikan pemahaman pendidikan politik sebagai arti pentingnya sebuah demokrasi. Pendidikan politik dalam berpolitik memang harus dikedepankan, karena itu merupakan ruhnya politik untuk membangun rumah demokrasi yang bermartabat dan berkualitas tanpa mengurangi tingkat partisipasi pemilih. (****).

No Response

Leave a reply "Pendidikan Politik atau Politik Pendidikan"