Penataan Ruang di Era Industri 4.0

  • Whatsapp

Oleh: Astinawaty, ST., MT.
Dosen Luar Biasa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, UIN Alauddin, Makassar

Perkembangan pembangunan di Indonesia yang sangat pesat ditandai dengan maraknya pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi seperti perumahan, mall, gedung perkantoran, jalan dan jembatan, perguruan tinggi dan rumah sakit, serta fasilitas lainnya. Pembangunan juga telah mendorong datangnya wisatawan dari berbagi negara ke Indonesia sebagai objek wisata dan sekaligus pilihan utama untuk berbelanja dan berinvestasi.

Perkembangan ini secara tidak langsung juga menyebabkan perubahan sosial dan lingkungan hidup yang mengubah pola penggunaan lahan di dalam negeri. Selain dampak positif, perkembangan pembangunan di Indonesia juga membawa dampak negatif. Perkembangan dan pembangunan tersebut telah menyebabkan berbagai persoalan, seperti banjir dan kerusakan alam, kemacetan lalu lintas, kemiskinan sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan efektif.

Memahami Era Industri dapat dilihat dari siklus kehidupan manusia seperti evolusi makhluk hidup dan perkembangan kebudayaan manusia. Di Era Industri 1.0 tenaga manusia digantikan oleh mesin mekanik, selanjutnya dunia telah masuk ke produksi massal dengan tenaga listrik dalam jumlah yang sangat banyak di Era Industri 2.0. Industri manufaktur berkembang dengan pesat dan massal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Era ini disebut Era Industri 3.0 ditandai dengan otomatisasi dan komputasi mesin.

Di sisi lain, penemuan chip untuk pembuatan robot telah dilakukan. Rekayasa genetika telah di uji coba di laboratorium terkemuka. Tenaga manusia mulai tergantikan. Selanjutnya, saat ini kita berada di Era Industri 4.0, yaitu era produksi dimana setiap mesin robot dalam skala yang besar dapat berproduksi dan saling berkomunikasi yang memanfaatkan jaringan internet dan big data untuk meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, definisi penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Salah satu sistem proses penataan ruang yaitu perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
Rencana rinci tata ruang di susun sebagai perangkat operasional dari rencana umum tata ruang dan menjadi dasar/acuan bagi penyusunan peraturan zonasi. Rencana umum tata ruang belum cukup jika dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, karena masih mencakup wilayah perencanaan yang lebih luas.

Di era industri 4.0 seperti sekarang, stakeholders pembangunan dituntut untuk bergerak lebih cepat dengan meminimumkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Informasi tersebut diperoleh melalui penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Efektif merupakan kata yang menandai bahwa informasi yang diperolah itu tepat atau sesuai yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan kata efisien berarti penggunaan teknologi di era disrupsi itu terjangkau dari sisi biaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Era ini merupakan era kecepatan dan ketepatan tanpa delay dengan harga yang terjangkau. Kata efektif dan efisien dapat mewakili konsep yang dikembangkan di era ini di semua aspek termasuk dalam penataan ruang untuk pembangunan di Indonesia.

Secara garis besar, pemerintah perlu menyusun dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota memuat substansi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang (nasional dan provinsi) dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang (kabupaten/kota) yang berisikan perangkat pengendalian berupa peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional maupun Daerah yang disusun harus mempertimbangkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, standar kualitas lingkungan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu, dalam dokumen RTRW perlu ditetapkan kawasan hutan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) guna pengendalian bagi pelestarian lingkungan hidup. Wilayah kota dan kawasan perkotaan juga perlu menyediakan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dengan proporsi 10 (sepuluh) persen merupakan ruang terbuka privat dan 20 (dua puluh) persen merupakan ruang terbuka publik. Alhasil, tidak mustahil penataan ruang berbasis aplikasi melalui smartphone dapat diselenggarakan oleh pemerintah kita di Era Ini.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kecepatan serta ketepatan pemerintah menyusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang dan ditetapkan melalui peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional, peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi, serta peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi kabupaten/kota.

Terdapat arahan zonasi sistem nasional, arahan zonasi sistem provinsi, dan ketentuan/peraturan zonasi kabupaten/kota. Ketentuan perizinan ditetapkan menurut kewenangan masing-masing yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang sendiri merupakan izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat membatalkannya sesuai kewenangan.

Penyelenggaran perizinan ini harus terintegrasi secara efektif dan efisien. Penyusunan perangkat pengendalian selanjutnya adalah insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sebagai imbalan kepada pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan yang sesuai dengan RTRW berupa insentif fiskal atau insentif non fiskal. Insentif yang diberikan dapat berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; pembangunan serta pengadaan infrastruktur; kemudahan prosedur perizinan; dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, atau pemerintah daerah.

Selain insentif terdapat juga disinsentif yang diberikan kepada pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Terakhir, penataan ruang di Indonesia tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa pemahaman akan pentingnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di Era Industri 4.0, koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam satu wilayah administrasi, antardaerah, hingga koordinasi antar tingkat pemerintah. Baik koordinasi maupun pengawasan penataan ruang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, terhadap masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi mutakhir berbasis aplikasi yang memanfaatkan internet dan big data secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan besar penataan ruang di Indonesia berdasarkan amanat Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penatan Ruang.(***).

Related posts