Penanganan Pola Pemanfaatan Pesisir Pantai Wilayah Kepulauan

  • Whatsapp

Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara tepadu secara perencanaan strategis menghendaki adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Pemanfaatan wilayah tersebut bisa dilakukan dalam berbagai sektor, misalkan pemanfaatan kawasan pesisir untuk mengejar pertumubuhan ekonomi masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini juga berimbas pada kebijakan para stakeholder guna memelihara dan mendukung kualitas lingkungan wilayah pesisir. Untuk menjalankan dan mengurangi masalah yang sering timbul, terdapat hal yang krusial harus dilakukan, yaitu adanya harmonisasi aturan dan koordinasi antar lembaga pemegang kebijakan.

Harmonisasi aturan dan koordinasi antar lembaga pemegang kebijakan disini dimaksudkan adalah antara kekuasaan vertikal yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ataupun antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah itu sendiri dalam kewenangannya terkait wilayah pesisir. Hal ini penting dilakukan karena pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat Ring of Process. Maksud dari Ring of Process ini adalah adanya kesinambungan antara satu item ekosistem wilayah pesisir satu dengan wilayah pesisir lainnya, sehingga diperlukan penanganan lebih massive dari pemegang kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang berkecimpung dalam pemanfaatan daerah pesisir.

Read More

Lingkaran atau siklus proses ini memiliki peran penting dalam kesinambungan pemanfaatan ekosistem wilayah pesisir. Menurut hemat penulis, terdapat hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri, yaitu dengan memiliki pola Penanganan Melekat dan pola Penanganan Pengendalian. Maksud dari Penanganan Melekat ini ialah bagaimana cara pemangku jabatan dan stakeholder lain menghadapi dan melaksanakan pola tindakan pendampingan yang secara inheren atau membersamai dalam pengembangan dan pemanfaatan daerah atau wilayah pesisir yang berdaya guna bagi masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya yang memiliki sifat berkesinambungan dengan tetap menjaga ekosistem kelautan yang ada. Pola pendampingan dari pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan ini merupakan salah satu tindakan yang wajib dilakukan guna mendukung pola pengelolaan wilayah pesisir dan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk mengelola dengan pola yang profesional dan terencana tanpa merusak ekosistem pesisir laut.

Related posts