Penanganan Pola Pemanfaatan Pesisir Pantai Wilayah Kepulauan

  • Whatsapp
M. SYAIFUL ANWAR, SH., LL.M
Dosen FH UBB /Anggota PWPM Bangka Belitung. (Foto: Int/Ilustrasi)

 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan secara fisik terbentang dari Sabang sampai Merauke yang menjadikan sebagai icon sebagai negara kepualauan. Potensi wilayah laut yang luas dan besar serta memiliki daya “magis” untuk menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara menjadikan Indonesia sebagai tujuan destinasi wisata khususnya wisata kelautan. Keindahan pesisir pantai dan biota laut didalamnya dimanfaatkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menjadi sebuah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga muncul kemandirian daerah sesuai dengan potensi alam dan potensi sumber daya manusianya.

Read More

Potensi pesisir pantai di daerah, secara tidak langsung juga dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional sekitar untuk mengisi periuk nasi mereka dengan memanfaatkan kekayaan laut, mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang, dan yang lainnya yang memiliki nilai tanpa merusak ekosistem laut. Namun, pemanfaatan potensi pesisir dan kelautan masih sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tanpa berpikir untuk meningkatkan nilai ekonimis dari pemanfaatan kelautan tersebut.

Pemanfaatan pesisir untuk usaha bidang kelautan baru dilakukan di beberapa daerah kabupaten/kota yang berada di daerah pesisir, yang pada umumnya hanya bergerak pada sektor pariwisata. Untuk menggenjot sektor pesisir ini, pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang dalam tindakannya masih berkutat pada pola pengelolaan perolehan PAD saja, namun belum mencakup pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Apabila pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir ini kurang tepat penangganannya dan pengelolaan, akan berakibat pada kondisi dan kelestarian daerah pesisir itu sendiri, baik secara langsung maupuan tidak langsung yang disebabkan pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Dalam pengelolaan daerah pesisir, terdapat beberapa masalah yang sering muncul, diantaranya adalah: a) Pengelolaan daerah pesisir belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sehingga daerah terlihat kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan terkait dengan wilayah pesisir; b) Pemanfaatan dan pengelolaan yang bersifat sektoral kedaerahan sehingga mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih antar aturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengatur daerah pesisir; c) Konsep kesatuan ekosistem biota pesisir yang satu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi wilayah administratif pemerintahan, sehingga secara pelaksanaan dilapangan bisa menimbulkan konflik antara pemerintahan daerah terkait pelaksanaan ataupun pola pengembangan ekosistem biota laut pesisir; d) Masih banyaknya multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan daerah, tiap daerah seolah-olah memiliki peran sehingga gesekan penafsiran kepemilikan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir sering terjadi.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara tepadu secara perencanaan strategis menghendaki adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Pemanfaatan wilayah tersebut bisa dilakukan dalam berbagai sektor, misalkan pemanfaatan kawasan pesisir untuk mengejar pertumubuhan ekonomi masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini juga berimbas pada kebijakan para stakeholder guna memelihara dan mendukung kualitas lingkungan wilayah pesisir. Untuk menjalankan dan mengurangi masalah yang sering timbul, terdapat hal yang krusial harus dilakukan, yaitu adanya harmonisasi aturan dan koordinasi antar lembaga pemegang kebijakan.

Harmonisasi aturan dan koordinasi antar lembaga pemegang kebijakan disini dimaksudkan adalah antara kekuasaan vertikal yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ataupun antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah itu sendiri dalam kewenangannya terkait wilayah pesisir. Hal ini penting dilakukan karena pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat Ring of Process. Maksud dari Ring of Process ini adalah adanya kesinambungan antara satu item ekosistem wilayah pesisir satu dengan wilayah pesisir lainnya, sehingga diperlukan penanganan lebih massive dari pemegang kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang berkecimpung dalam pemanfaatan daerah pesisir.

Lingkaran atau siklus proses ini memiliki peran penting dalam kesinambungan pemanfaatan ekosistem wilayah pesisir. Menurut hemat penulis, terdapat hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri, yaitu dengan memiliki pola Penanganan Melekat dan pola Penanganan Pengendalian. Maksud dari Penanganan Melekat ini ialah bagaimana cara pemangku jabatan dan stakeholder lain menghadapi dan melaksanakan pola tindakan pendampingan yang secara inheren atau membersamai dalam pengembangan dan pemanfaatan daerah atau wilayah pesisir yang berdaya guna bagi masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya yang memiliki sifat berkesinambungan dengan tetap menjaga ekosistem kelautan yang ada. Pola pendampingan dari pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan ini merupakan salah satu tindakan yang wajib dilakukan guna mendukung pola pengelolaan wilayah pesisir dan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk mengelola dengan pola yang profesional dan terencana tanpa merusak ekosistem pesisir laut.

Selanjutnya, Penanganan Pengendalian, ini merupakan tindakan nyata berupa tindakan penanggulangan dan pencegahan untuk menjaga dan melindungi serta menindak tegas pihak-pihak yang berpotensi merusak ekosistem laut dan pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga wilayah pesisir masih bisa dikembangkan dan dimanfaatkan lebih baik dari sebelumnya. Namun hal ini tidak akan terwujud bila tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut tersebut. Pendekatan ini mengutamakan pada konteks pemahaman dan pemberdayaan terhadap masyarakat secara mindset atau cara pandang masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing anggota masyarakat untuk ikut serta dalam menangani pengelolaan dan persoalan pesisir laut.

Hal ini penting untuk diutarakan, karena melihat penanganan wilayah pesisir sudah ada, namun belum maksimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada. Pemerintah Pusat melalui kementeriannya yang membidangi kelautan, secara langsung harus mendampingi pemerintah daerah dalam hal transfer teknologi dan transfer ilmu pengetahuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir ini.  Berpatokan pada sejarah nenek moyang Indonesia yang merupakan seorang pengarung samudera, sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus bangsa bisa melanjutkan dan menjaga wilayah kelautan termasuk pesisir agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi manusia Indonesia menjadi manusia yang kembali menjadikan “alam sebagai sahabat” yang harus dijaga dan dirawat untuk keberlangsungan ekosistem yang ada, untuk sekarang dan nanti yang akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak. (***).

JustForex

Related posts