Penanganan Pola Pemanfaatan Pesisir Pantai Wilayah Kepulauan

  • Whatsapp
M. SYAIFUL ANWAR, SH., LL.M
Dosen FH UBB /Anggota PWPM Bangka Belitung. (Foto: Int/Ilustrasi)

 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan secara fisik terbentang dari Sabang sampai Merauke yang menjadikan sebagai icon sebagai negara kepualauan. Potensi wilayah laut yang luas dan besar serta memiliki daya “magis” untuk menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara menjadikan Indonesia sebagai tujuan destinasi wisata khususnya wisata kelautan. Keindahan pesisir pantai dan biota laut didalamnya dimanfaatkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menjadi sebuah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga muncul kemandirian daerah sesuai dengan potensi alam dan potensi sumber daya manusianya.

Potensi pesisir pantai di daerah, secara tidak langsung juga dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional sekitar untuk mengisi periuk nasi mereka dengan memanfaatkan kekayaan laut, mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang, dan yang lainnya yang memiliki nilai tanpa merusak ekosistem laut. Namun, pemanfaatan potensi pesisir dan kelautan masih sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tanpa berpikir untuk meningkatkan nilai ekonimis dari pemanfaatan kelautan tersebut.

Pemanfaatan pesisir untuk usaha bidang kelautan baru dilakukan di beberapa daerah kabupaten/kota yang berada di daerah pesisir, yang pada umumnya hanya bergerak pada sektor pariwisata. Untuk menggenjot sektor pesisir ini, pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang dalam tindakannya masih berkutat pada pola pengelolaan perolehan PAD saja, namun belum mencakup pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Apabila pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir ini kurang tepat penangganannya dan pengelolaan, akan berakibat pada kondisi dan kelestarian daerah pesisir itu sendiri, baik secara langsung maupuan tidak langsung yang disebabkan pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Baca Lainnya

Dalam pengelolaan daerah pesisir, terdapat beberapa masalah yang sering muncul, diantaranya adalah: a) Pengelolaan daerah pesisir belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi, sehingga daerah terlihat kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan terkait dengan wilayah pesisir; b) Pemanfaatan dan pengelolaan yang bersifat sektoral kedaerahan sehingga mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih antar aturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengatur daerah pesisir; c) Konsep kesatuan ekosistem biota pesisir yang satu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi wilayah administratif pemerintahan, sehingga secara pelaksanaan dilapangan bisa menimbulkan konflik antara pemerintahan daerah terkait pelaksanaan ataupun pola pengembangan ekosistem biota laut pesisir; d) Masih banyaknya multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan daerah, tiap daerah seolah-olah memiliki peran sehingga gesekan penafsiran kepemilikan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir sering terjadi.

Related posts