Penanganan Banjir Pangkalpinang Terganjal Pembebasan Lahan

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengakui untuk penanggulangan banjir di Kota Pangkalpinang mengalami kendala soal pembebasan lahan.

Hal ini dikatakan Erzaldi saat rapat kerja bersama Satuan Kerja Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk membahas perencanaan tata kota dan penanganan banjir, Senin (21/5/2019).

“Perlu langkah untuk penanggulangan banjir Pangkalpinang dan Muntok. Di Muntok sudah jalan, Pangkalpinang tersendat karena ada hambatan pembebasan lahan,” ujar Erzaldi.

Selain itu, dia menjelaskan pembahasan soal penanganan banjir sebagai langkah menindaklanjuti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) terutama penataan lokasi perumahan di bantaran sungai.

“Kita akan menata bangunan yang berada dekat dengan aliran sungai, kalau relokasi mungkin enggak, kecuali kalau di aliran sungai terhambat mau ndak mau, nah itulah yang terjadi di Pangkalpinang saat ini,” tegasnya.

Erzaldi menginginkan, kedepan tata bangunan di kota juga bisa lebih diperhatikan dan dirapikan agar Kota Pangkalpinang bisa menjadi ibukota Provinsi Bangka Belitung yang cantik dan rapi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Babel, Rahmadi menambahkan dalam rapat ini difokuskan pada daerah Bangka Barat dan Pangkalpinang.

“Pangkalpinang menjadi icon, prospek kedepan bagaimana harus bareng, harus rapi, besok Pangkalpinang berubah warna enggak terkesan kumuh, ada pembongkaran agar RTBL nya rapi,” tandasnya.

Pemprov dan Pemkot Pangkalpinang, lanjutnya, juga akan membenahi di titik nol di Kota Pangkalpinang dan dari Bappppeda akan melakukan penataan dan dikaji ulang, termasuk melengkapi rambu dan informasi di titik nol tersebut.

Untuk di Bangka Barat, dia menambahkan, memang sudah didesain akan dikembangkan dalam tiga cluster, yakni eropa, melayu dan China.

“Kalau provinsi menjadi kewenangan cluster melayu, tahun anggaran berjalan akan kita kembangkan, kalau kabupaten mengembangkan cluster cina dan APBN cluster eropa, ini harus menjadi kewajiban tanggungjawab bersama,” ulasnya.

Disinggung terkait dana yang akan digunakan, dia menyebutkan, untuk pendanaan tentunya sudah ada pos anggaran masing-masing. “Apabila kabupaten dan kota membutuhkan bantuan, maka provinsi menyiapkan sesuai dengan ketersediaan anggaran,” katanya.(nov/10)

Related posts