by

Penambangan Ilegal di Hutan Lindung, Tim KLHK Cuma Tangkap Anak Buah

-NEWS-531 views

Pemilik Becho dan Tambang tak Disentuh
Operator dan Kuasa Tambang Ditahan di Jakarta

Pangkal Pinang – Ada yang janggal dalam penindakan penambangan pasir timah ilegal di kawasan Hutan Lindung Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 11 Juli 2018.
Tim gabungan yang melibatkan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK) Wilayah Sumatera, Polisi Militer POMDAM II/SWJ, Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung (Babel) serta pihak kepolisian, disebut-sebut hanya menangkap kuasa tambang, HS dan P selaku operator alat berat pascapenindakan yang sempat dihadang warga serta anggota LSM. Sedangkan pemilik tambang APN alias APNK dan pemilik alat berat berinisial ATH masih berkeliaran.
“Itu yang ditangkap hanya anak buah bukan pemilik tambang dan pemilik alat berat. Mereka pasang badan untuk bosnya,” ungkap sumber Rakyat Pos saat dihubungi tadi malam.
Sumber ini mengaku kenal dengan pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal di kawasan hutan produksi tersebut. Dan bukan HS selaku pemilik tambang. Apalagi penyandang dana kegiatan penambangan tersebut.
“Kuasa lah istilahnya, bukan pemilik tambang. Kalau pemilik alat beratnya itu orang Deniang,” imbuhnya.
Menurut dia, saat ini kedua pelaku yang ditangkap yakni HS dan P sudah diboyong ke Jakarta oleh tim penyidik KLHK. Keduanya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sebagai tahanan titipan KLHK.
Salah seorang penyidik Gakum KLHK, Dodi Kurniawan saat dikonfirmasi tadi malam via telepon tak menampik pihaknya baru menangkap dua orang pelaku dan belum menggarap serta pemilik tambang, pemodal dan pemilik alat berat. Demikian juga mengenai status pemilik alat berat sekaligus pemodal tambang APN saat ini masih terus dikembangkan dan dilakukan penyelidikan terkait keterlibatannya.
“Masih kita kembangkan dan kita selidiki,” ujarnya.
Untuk aksi Kepala Desa Cit, H. Ardani yang terkesan menghalang-halangi penindakan petugas saat menggerebek penambangan illegal tersebut, Dodi juga mengatakan akan mendalami siapapun orang yang menghalang-halangi dan menghambat proses hukum.
Seperti diketahui, pada saat penggerebekan dan tim mengamankan Barang Bukti (BB) berupa 3 unit alat berat jenis becho atau eksavator berikut pelaku penambangan ilegal, massa berdatangan termasuk Kepala Desa Cit, H. Ardani dan seorang bernama Irwan yang mengaku dari LSM. Mereka menghadang dan melarang tim mengangkut BB serta pelaku untuk diproses lebih lanjut.
Setelah dilakukan negosiasi, dan mempertimbangkan situasi yang tidak kondusif dalam pengamanan BB tersebut, pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa Cit membuat surat pernyataan penolakan mengangkut BB dan ditandatangani oleh masyarakat.
Lalu, terhadap 2 orang pelaku tetap dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna dimintai keterangan oleh PPNS KLHK. Kemudian penyidik menetapkan kuasa tambang inisial HS dan P operator alat berat menjadi tersangka penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan, dan perkara ini dilimpahkan ke Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK di Jakarta.
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup dan Pasal 89 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan acaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
“Terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan. Saat ini HS telah ditahan di salah satu rutan di Jakarta,” kata Dodi.
Sedangkan Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda dalam rilis mengatakan bahwa perkara ini akan dikembangkan untuk mengungkap dan memproses hukum aktor intelektual/cukong serta para pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Termasuk pihak-pihak yang menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan.
“Kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya. Harus ada efek jera,” tegas Yazid.
Sementara Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa kegiatan operasi ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan baik dari kegiatan penambangan illegal, penggunaan kawasan secara tidak sah maupun kebakaran hutan.
Sustyo menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku penambangan illegal harus ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Mereka tidak hanya merugikan negara, tapi telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa. “Ini kejahatan luar biasa,” tegasnya.
Pada kesempatan ini Sustyo mengapresiasi putusan majelis hakim PN Sungailiat yang telah menghukum 4 pelaku penambangan illegal di Tahura Mangkol Kabupaten Bangka Tengah masing-masing 3 tahun penjara dan denda 1,5 milyar rupiah.
“Putusan ini harus menjadi peringatan bagi pelaku penambangan dan pemodal tambang illegal lainnya,” pungkasnya. (2nd/1)

Comment

BERITA TERBARU