by

Penambang Bantah Pernyataan Pimpinan DPRD

Berharap Dukungan IPR Jangan Setengah Hati
Bambang: Tak Ada Poin Interpelasi Resahkan Rakyat

Pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Deddy Yulianto tentang alasan diusulkannya persoalan penerbitan Izin Penambangan Rakyat (IPR) dalam poin Hak Interpelasi kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan, dibantah oleh kalangan penambang rakyat. Termasuk tentang luasan lahan IPR yang disampaikan Deddy ke media.
Ketua Koordinator Penambang, Muswandi menyatakan bahwa tidak benar statement yang disampaikan Deddy Yulianto mengenai luasa IPR yang telah diterbitkan seluas 98 hektar sebagaimana diberitakan. Setahu Muswandi, IPR yang baru dikeluarkan seluas 78 hektar dengan rincian pada tahun 2016 seluas 48 hektar dan tahun 2017 seluas 35 hektar .
“Dan itu pun untuk 78 orang bukan 78 hektar untuk satu orang atau smelter. Karena IPR dikeluarkan untuk perorangan 1 hektar, untuk kelompok 5 hektar dan untuk koperasi 10 hektar,” katanya seperti dikutip dalam rilis yang dikirim ke media, tadi malam.
Muswandi justru mempertanyakan kepada pimpinan DPRD mengapa IPR yang pernah diterbitkan tahun 2016 oleh gubernur sebelumnya Rustam Effendi tidak dipermasalahkan oleh dewan dan baru mempersoalkan IPR yang terbit di tahun 2017.
“Menurut saya IPR yang sudah diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 48 hektar. IPR itu diterbitkan masa pemerintahan sebelumnya, kenapa tidak langsung dipermasalahkan saat itu juga dan kenapa baru sekarang dipermasalahkan?” tanyanya.
Hal sama disampaikan Andri, penambang yang mewakili Kabupaten Bangka Barat. Ia menyebutkan hingga sekarang para penambang ingin menambang secara legal dan mendapat legalitas dari pemerintah.
“Kami sebagai masyarkat sangat mengharap agar penerbitan IPR didukung sepenuhnya jangan setengah-setengah. Mengenai bapak angkat hal ini kami lakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh naungan baik dalam penjualan bijih timah, pembayaran pajak dan untuk mendapat K3 serta pengawasan kegiatan tambang. Juga untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan penambangan dengan kata lain pertambangan masyarakat mendapat legalitas dari pemerintah, karena kami mau kerja tenang. Selain itu juga kami membuat kesepakatan MoU dengan bapak angkat jadi kewajiban kami semua ditanggung oleh bapak angkat atau pihak pertama,” urainya.
Ia menjelaskan, timah hasil penambangan harus dijual melalui LME atau bursa di ICDX. TImah yang dijual itu harus berbentuk logam dan akan menghasilkan pajak serta royalti untuk pemerintah.
“Nah kalau masyarakat pemegang IPR mendapat hasil tambangnya mau dijual kemana kalau tidak ada bapak angkat? Karena timah yang dijual harus bentuk logam bukan bijih timah. Kalau menurut kita yang berpikiran bener, kalau ada bapak angkat IPR malahan lebih baik, tidak menimbukan kerugian di pemerintah dan akan sangat membantu meringankan beban pemerintah,” katanya.
Sebab, sambung dia, semua terkait penambangan itu ditanggung oleh bapak angkat, bukan pemerintah. Ditekankan pula sangat tidak mungkin smelter bisa mengaku-ngaku IPR yang dimiliki rakyat penambang karena IPR yang diterbitkan atas nama masyarakat.
“Secara positif justru bapak angkat yang akan menanggung kerugian seandainya hasil timah yang ditambang pemegang IPR tidak setor ke bapak angkat dengan kata lain dijual ke pihak lain. Karena bapak angkat sudah menanggung semua biaya serta resiko yang cukup besar. Sulit IPR itu terlaksana tanpa ada dukungan dari bapak angkat (smelter) yang menaungi,” tukasnya.
Andri berharap pemerintah dan elemen yang ada harus mendukung IPR, agar masyarakat penambang tidak lagi dikatakan sebagai penambang liar. “Itu harapan kami,” tandasnya.
Sedangkan Bambang, perwakilan penambang rakyat Muntok mempertanyakan perkataan Deddy Yulianto yang mengatasnamakan rakyat dan mempersoalkan penerbitan IPR dengan dalih membela kepentingan penambang. Karena jika memang ingin membela rakyat, harusnya mencari cara bagaimana bagusnya mendukung kebijakan gubernur melegalkan tambang rakyat.
“Kalau memang Bapak Deddy Yuliato membela kepentingan rakyat, seharusnya janganlah hak rakyat yang ingin berusaha dan mencari makan dengan cara yang benar dipermainkan dan dipermasalahkan. Ini dibawa ke ranah lain oleh segelintir orang yang ingin menggangu kinerja pemerintah yang telah mendukung rakyat banyak untuk berusaha,” katanya.
Selain itu, Bambang menagih janji Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang pernah menyatakan tidak akan membawa persoalan penerbitan IPR dalam Interpelasi.
“Sebagai Ketua DPRD sebagaimana pernyataan sikap beliau tidak membawa IPR ke ranah Interpelasi tapi ternyata masih diungkit juga dan tidak mungkin pernyataan itu tidak diketahui atau disetujui oleh ketua. Atau masyarakat harus nambang tanpa izin?” tanyanya.
“Ditambah lagi dalam bentuk umum dibacakan dari apa yang menjadi 19 hal dan sekarang menjadi 12 hal yang diinterpelasikan tidak ada yang menurut rakyat meresahkan rakyat atau gubernur salah dalam melaksanakan hal tersebut untuk membuat kebijakan. Artinya Interpelasi ini lebih kepada pribadi dan itu sangat disayangkan justru Interpelasi ini meresahkan rakyat,” tudingnya.
Bantahan para penambang ini menanggapi pernyataan Deddy Yulianto dalam pemberitaan sebelumnya yang mengaku telah mengusulkan klausul pertanyaan penerbitan IPR ke dalam Hak Interpelasi kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman.
Deddy menilai, masyarakat yang beranggapan DPRD telah ingkar janji merupakan unsur kesalahpahaman. Alasannya, DPRD sangat mendukung kebijakan IPR tersebut. Hanya saja katanya, beberapa persoalan penerbitan IPR yang harus diluruskan. Seperti kesalahan prosedur dan adanya istilah bapak angkat yakni pihak ketiga yang memayungi penambang rakyat.
“Kami sampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung, intinya mendukung seribu persen pemberian Izin Pertambangan Rakyat. Kenapa dimasukkan dalam Hak Interpelasi, agar masyarakat tahu yang pertama ada kesalahan prosedur yang dilangkahi oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,” kata dia.
Ia menjelaskan, sebelum dikeluarkannya IPR, harusnya terlebih dahulu ditetapkan WPR (Wilayah Penambangan Rakyat). Namun kenyataan yang ada, WPR belum ditetapkan namun IPR sudah diterbitkan gubernur, sehingga diduga menabrak aturan. Sebab, dasar penerbitan IPR adalah WPR. Sedangkan WPR tidak ada di Kabupaten Bangka Barat.
Deddy juga menyoroti Pemprov Babel yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah penambangan Sumatera dalam menerbitkan IPR. Hal itu menurutnya keliru karena Undang-undang Minerba telah mengatur dengan jelas untuk menerbitkan IPR harus ada WPR terlebih dahulu.
“Kemudian, pemberian (IPR) luasan perorang itu hanya lima hektar dan koperasi 25 hektar. Tapi, fakta di lapangan Pemprov mengeluarkan 98 hektar untuk perorangan. Ini yang kita soroti karena tidak benar, jelas melangkahi aturan perundang-undangan,” tudingnya.
Untuk itu, DPRD Bangka Belitung katanya memasukkan persoalan penerbitan IPR ke dalam Hak Interpelasi dengan dasar-dasar tersebut. Pihaknya sebagai wakil rakyat meminta penjelasan gubernur terkait kesalahan prosedur penerbitan IPR itu.
“Sekali lagi kita tegaskan, mendukung penuh dan mengapresiasi kebijakan IPR ini. Kami juga pertanyakan adanya bapak angkat’ yang bermitra kepada pemilik IPR, itu bertentangan dengan undang-undang. Masalah perizinan dari hulu sampai hilir adalah tanggungjawab pemerintah daerah. Termasuk, pengawasan dalam produksi, bukan dilibatkan pihak ketiga dalam hal ini smelter, pemilik smelter. Jika ingin memiliki IUP timah, melalui proses lelang bukan menjadi bapak angkat dan kerjasama dengan pemilik IPR. Ini yang jadi pertanyaan kita,” urainya.
Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Babel ini menilai, permasalahan penerbitan IPR yang melanggar aturan ini, ada sanksi pidananya. Dan masuknya point IPR dalam pertanyaan Hak Interpelasi disebutkannya adalah upaya DPRD untuk menjaga rakyat agar tidak menjadi korban dan turut serta terjerat pidana.
“Karena IPR ini diberikan untuk rakyat bukan untuk perusahaan smelter yang pura-pura menjadi bapak angkat dan mengatasnamakan rakyat. Merampok hak-hak rakyat,” tukasnya.
Deddy menegaskan, dengan memasukkan soal penerbitan IPR yang ada sanksi pidananya itu, DPRD meminta jawaban dari gubernur untuk menjelaskan aturannya. Ia mengaku tidak ada niat untuk menghalang-halangi penambangan rakyat, namun jangan sampai masyarakat justru ikut terjerat pidana.
“Kami harus melindungi masyarakat dari persoalan pidana. Kami memihak dan setuju pertambangan rakyat, tapi perizinan harus dilalui jangan sampai masyarakat jadi korban. Masyarakat sabar, kita akan tekankan untuk Pemda membenahi prosedurnya. Kami tidak ingkar janji,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya melempar soal direkomendasikannya poin pertanyaan tentang penerbitan IPR dalam 12 poin Interpelasi untuk dijawab gubernur kepada Wakil Ketua DPRD Deddy Yulianto. Menurut dia, baik dirinya maupun Fraksi PDI Perjuangan tidak pernah mengusulkan rekomendasi untuk mempertanyakan penerbitan IPR dalam Hak Interpelasi.
“Baik saya pribadi dan juga Fraksi PDIP, tidak pernah mengusulkan IPR untuk diusulkan dalam Hak Interpelasi. Kawan-kawan media mendengar sendiri, pada klausul pertama tidak ada soal IPR. Tetapi ini merupakan hak Pak Deddy Yulianto yang mengusulkan dan menyampaikan aasannya. (Usulan) itu masuk, karena beliau yang mengusulkan (dalam Interpelasi). Saya sudah mencoba menyarankan untuk tidak dimasukkan, tapi saya tidak berani mencegat keinginan Pak Deddy Yulianto. Sebaiknya tanyakan ke Pak Deddy Yulianto kenapa alasan IPR itu masuk dalam Hak Intepelastasi,” tukasnya saat dikonfirmasi Rakyat Pos tentang penambang yang menagih janjinya, Kamis (12/4/2018).
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Babel itu menambahkan, ia dan Fraksi PDIP hanya mengusulkan tiga poin dalam Hak Interpelasi. Yakni, kerjasama international antara Pemprov Babel dengan Hongfu International Technology, Co. Ltd, Taiwan yang dianggap melanggar konstitusi, pembentukan TKG (Tim Komunikasi Gubernur) serta aturan absensi 4 kali per hari yang dikenakan dan dikeluhkan para ASN di lingkungan Pemprov Babel.
“Tidak pernah mengusulkan (IPR) baik saya pribadi dan juga PDIP. Yang dibacakan Pak Adet (juru bicara Fraksi PDIP) dalam paripurna Interpelasi itu ada tiga item dan Golkar satu item. Itu juga sudah dibacakan Sekwan dalam paripurna dan itu semua tau karena terbuka untuk umum,” tegasnya. (rls/1)

Comment

BERITA TERBARU