Penambahan Areal Perkebunan Sawit Dimoratorium

  • Whatsapp

Juadi: Kecuali Bangun Plasma

PANGKALPINANG- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melakukan moratorium terhadap perluasan areal perkebunan sawit yang diajukan perusahaan perkebunan sawit di daerah itu.

“Kita sekarang moratorium penambahan luas baru dan kebun sawit baru, kecuali ingin bangun plasma, untuk bangun baru nanti dulu,” kata Kepala Dinas Pertanian, Pemprov Babel, Juaidi, kepada wartawan, belum lama ini.

Moratorium ini, lanjut Juaidi, untuk menertibkan perkebunan yang ada dan perkebunan rakyat baik dalam kawasan maupun di luar kawasan.

“Karena perusahaan harus memenuhi persyaratan, termasuk sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), banyak syarat ISPO termasuk status lahan, sumber bibit dan kepedulian masyarakat sekitar,” katanya.

Dia mendorong, agar perkebunan milik perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan bersifat membangun.

“Kalau perusahaan mengajukan izin lokasi, kita proses tapi kalau ingin nambah areal baru kita enggak boleh, karena mereka harus sesuai dengan izin prinsipnya,” tandasnya.

Jika izin prinsip perusaahan dengan areal 4.000 hektare, namun yang baru digarap 3.000 hektare, menurutnya ada pengecualian. Perusahaan bisa melakukan perluasan sesuai izin prinsip, atau menuntaskan sesuai kesepakatan. Namun jika ingin menambah diluar izin prinsip, ini yang menurut Juaidi tidak akan diberikan.

“Kita ingin agar perkebunan ini memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, baik yang dikelola perusahaan maupun masyarakat,” pungkasnya.(nov/10)

Related posts