by

Pemuda Pancasila se Babel Tolak Interpelasi

-Moment-503 views

PANGKALPINANG – Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila terus bereaksi atas penggunaan Hak Interpelasi DPRD kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan. Apalagi
surat yang dilayangkan organisasi ini Nomor 014.E1/MPW-PP/Babel/IV/2018 perihal ‘Mediasi terkait Interpelasi’ pada Senin 9 April 2018, tidak direspon secara patut oleh DPRD Provinsi Babel.
Karenanya, tadi malam sejumlah pengurus dan aktivis Pemuda Pancasila baik itu dari Majelis Pimpinan Wilayah Bangka Belitung, Srikandi, Komando Inti (Koti) Mahatidana, Sapma Pemuda, serta para pengurus Majelis Pimpinan Cabang kabupaten/kota se Babel berkumpul dan menyatakan 7 (tujuh) poin sikap mempertanyakan Hak Interpelasi yang dilakukan DPRD Babel.
Dalam surat pernyataan sikap Nomor. 015.E1/MPW-PP/BABEL/IV/2018 yang ditembuskan ke media,
Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Bangka Belitung (MPW PP Babel) menegaskan bahwa, merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, terutama menyangkut Bab III, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup, Pasal 5 dan Pasal 6 dan Bab. VI. Hak dan Kewajiban, Pasal 20, serta Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga Ormas Pemuda Pancasila Bab. XVII Pasal 48.
Untuk itu, MPW PP Babel menyampaikan sikap, pertama, bahwa berdasarkan UU RI No. 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UURI No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3), Pasal 322 angka 2, Hak Interperlasi didefinisikan sebgai hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kedua, berdasarkan poin 1 diatas MPW PP Babel mendesak DPRD untuk memberikan batasan terkait kata penting, strategis dan berdampak luas yang merupakan konsep abstrakta yang menjadi indikator (syarat utama) untuk digunakannya Hak Interpelasi.


“Jika ternyata saudara-saudara mampu menjelaskan apa dimaksud poin 2 diatas, kami mempertanyakan kenapa saudara-saudara tidak lebih dulu memaksimalkan apa yang dimaksud pada Pasal 323 UU MD3 yang juga merupakan Hak Saudara-saudara terutama pada huruf a. mengajukan raperda provinsi, b.
mengajukan pertanyaan , dan c. menyampaikan usul dan pendapat,” tulisnya dalam poin ketiga pernyataan sikap.
“Jika ternyata, Saudara-Saudara tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud pada poin 2 di atas, kami berpendapat Saudara-Saudara, terutama Saudara-Saudara pengusul Hak Interpelasi ini telah ‘mengangkangi’ UU yang sesungguhnya mengatur Saudara-Saudara sendiri, karena dapat dipastikan Saudara-Saudara pun tidak mampu menunjukkan konsep konkretanya (fakta dan bukti),” sambung poin keempat.
Pada poin kelima, MPW PP Babel memberikan apresiasi terhadap pernyataan Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya pada media Rabu, 11 April 2018 dengan judul ‘Gubernur Tunggu Mekanisme,’ yang menyatakan bahwa, Hak Interpelasi digunakan untuk mempertanyakan kebijakan Gubernur yang dinilai bermasalah dan melanggar aturan.’ Jika Gubernur sudah menjawab dengan baik ya sudah. Clear permasalahannya. “Kami tegaskan, kami menggarisbawahi pernyataan ini,” tekannya.
Sedangkan pada poin keenam pernyataan sikap, MPW PP Babel menyesalkan DPRD Bangka Belitung khususnya para pengusul Hak Interpelasi mengabaikan testimoni pakar, seperti Syamsul Hadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagaimana diberitakan media pada Rabu 11 April 2018 dengan judul ‘Harusnya Ada Komunikasi’ dan mengabaikan pandangan sejumlah fraksi yang menolak Hak Interpelasi tersebut digunakan, yang juga dirilis di media halaman 11 dibawah judul “Masih ada Cara Lain’.


“Mengecam keras pernyataan Saudara Dedy Yulianto, anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, periode 2014-2019 di Koran Babelpos, edisi Jum’at, 13 April 2018, halaman 1 dibawah judul ‘DPRD Dukung IPR’ dengan anak judul, Dedy : Diinterpelasi Karena Ada Kesalahan Prosedur’ Kami ingatkan Saudara, jangan salahgunakan Pasal 323 UU MD3 huruf f. imunitas. Hak imunitas dalam sudut pandang kami memiliki keterbatasan. Kami tidak tahu Saudara sudah membaca atau belum, atau kalaupun sudah membaca, tetapi bisa jadi keliru menafsirkan. Untuk itu, kami kutip pasal dimaksud khususnya angka 2. Anggota DPRD Provinsi tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Provinsi ataupun di luar rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Provinsi. Pernyataan Saudara sudah keluar ke publik, kemudian membawa DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung. Saudara harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu,” isi point terakhir pernyataan sikap.
Meski begitu MPW PP Babel menyadari bahwa Hak Interpelasi bagi Legislatif dijamin Undang-Undang. Namun sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) , Pemuda Pancasila juga mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin Undang-Undang. Oleh karena itu, terlepas Hak interpelasi DPRD terhadap Gubernur Babel terlaksana atau tidak, penyelesaian yang bijak dan elegan serta tidak merugikan masyarakat banyak dan tidak mengganggu stabilitas di masyarakat serta tidak kontra produktif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, merupakan harga mati bagi MPW Pemuda Pancasila Kepulauan Bangka Belitung.
Pernyataan sikap yang ditembuskan juga kepada Presiden RI, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Koordinator Polhukam RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kaolda Babel, Ketua Pengadilan Tinggi, Kakanwil Hukum dan Ham Bangka Belitung, Kepala Kejaksaan Negeri se Babel, Ormas, OKP, LSM lokal dan nasional, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Babel,
dan Ketua Ikatan Media Online (IMO) itu tertanda Ketua MPW PP Babel Ansyori AR dengan Yamowa’a Harefa selaku Sekretaris.
Untuk Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila tertanda Hj. Rusnaaini dan Sekretaris Dian Nugrahaini, Komandan Komando Inti (Koti) Mahatidana Pemuda Pancasila Dedi HS, Ketua Pengurus Wilayah Sapma Pemuda Pancasila Dery AN, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Pangkalpinang Fahrizan dan Wakil Sekretaris M. Daffa, Ketua MPC PP Kabupaten Bangka Edison dan Sekretaris Verdynandy, Ketua MPC PP Bangka Tengah Deby Haryanto dan Evan Fahriansyah Wakil Sekretaris, Ketua MPC PP Bangka Barat Muswandi dan Sekretais Andri, Ketua MPC PP Bangka Selatan Suhirmanto dan Rosidi Sekretaris, Ketua MPC PP Belitung Edi Usdianto dan Wakil Sekretaris Pranajaya serta Ketua MPC PP Kabupaten Belitung Timur tertanda Samin Iskandar dan Edi Febrianto selaku sekretaris. (Adv/1)

Comment

BERITA TERBARU