Pemuda Miliki Peran Besar bagi Perubahan Sosial Lingkungan

  • Whatsapp

TOBOALI – Badan Pembentukan (Bapem) Peraturan Daerah (Perda) DPRD Basel, belum lama ini menyampaikan 3 Rancangan Perda yang merupakan program Pembentukan Perda pada triwulan kedua.

Dua Rancangan Perda itu merupakan inisiasi dari Pemkab Basel, yaitu Rancangan Perda Perubahan atas Perda No 9 tahun 2014 tentang Penyelengaraan Usaha Perkebunan, Rancangan Perda pengelolaan tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 1 Rancangan Perda yang merupakan inisiasi dari DPRD Basel yang berasal dari Komisi 2, yaitu Rancangan Perda tentang Kepemudaan.

Demikian dikatakan Ketua Bapem Perda DPRD Basel, Samsir kepada wartawan. Menurutnya, keberhasilan suatu daerah bisa dilihat dari kualitas masyarakatnya terutama pemudanya sebagai penerus estafet suatu daerah atau bangsa.

“Pemuda memiliki peran yang besar bagi perubahan – perubahan sosial di lingkungan, khususnya siswa dan mahasiswa, dan hal tersebutlah mahasiswa sering disebut sebagai Ageng of change ( agen perubahan ). Sebagai Agent of change dengan sikap kritis dan semangatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pemuda yang notabene terdiri dari siswa dan mahasiswa juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dari ketidak sesuaikan kebijakan pemerintah. Karena sering kali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Pemuda menjadi harapan bangsa yang menjadi tulang punggung daerah dan bangsa di masa depan. Peran yang seharusnya dijalani oleh pemuda Indonesia. “Untuk itu, perlu dibentuk guide line untuk memberdayakan pemuda Basel, maka sangat diperlukan regulasi hukum sebagai dasar dalam memberdayakan pemuda yang ada sebagai pedoman dalam memberdayakan peran pemuda,” ungkapnya.

Ia menambahkan, khusus Rancangan Perda Perubahan atas Perda No 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan adalah Rancangan Perda yang menyesuaikan adanya pembagian wewenang tentang urusan perkebunan dan pertanahan. Ini sudah diatur dalam UU No 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pembagian wewenang berdasarkan urusan dan sub urusan pusat, provinsi dan kabupaten sehingga diperlukan disesuaikan kembali dengan UU No 23 Tahun 2014.

“Rancangan Perda TPI merupakan upaya dalam menggali potensi sumber daya alam bidang perikanan yang melimpah di Basel, tetapi belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Nelayan. Hal ini dikarenakan proses transaksi tidak dilakukan secara maksimal di TPI yang sudah ada atau di tempat pendaratan ikan di setiap pelabuhan ikan yang selama ini hanya menguntungkan para bakul ikan atau tengkulak dan pemodal besar serta nelayan yang bertugas sebagai pencari ikan saja, dan tidak bisa dilakukan di tempat pelelangan ikan, malah dilakukan di daerah lain,” jelasnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kata Samsir, perlu dibentuk regulasi hukum untuk mendasari upaya tata kelola perdagangan dan transaksi di TPI yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta dapat meningkatkan nilai tukar nelayan serta menambah pendapatan asli daerah. (raw/3)

Related posts