Pemprov Pesimis Zonasi Selesai 2019

  • Whatsapp

Disinyalir Banyak Kepentingan
Hambat Investasi Daerah

PANGKALPINANG – Rumitnya pembahasan yang menjadi persoalan untuk diselesaikan dan didokumentasikan dalam peraturan daerah zonasi laut di Provinsi Babel, ternyata disanksikan beberapa pejabat, bisa tuntas dan selesai di Oktober 2019 mendatang.

“Sebenarnya bukan pesimis, kita sangat berharap selesai Oktober, tapi masih dibahas cukup panjang, dan Babel ini unik, tidak sama dengan provinsi lain,” kata Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappppeda) Babel, Ferry Insani, usai rapat di ruang Tanjung Pendam, Rabu (15/5/2019).

Persoalan di Babel, lanjutnya, yang bersinggungan adalah antara pertambangan di laut dengan nelayan serta pariwisata, untuk pertambangan laut, di Babel ini kandungan mineral banyak di wilayah 0-2 mil, sementara daerah lain seperti minyak berada di atas mil-mil laut.

“Ini membuat kita agak tidak semudah itu, wajar lah kalau belum selesai, karena memang pembahasannya memerlukan waktu yang lama dan panjang,” tukasnya.

Diakui Ferry, banyak investasi dan pembangunan yang terhambat lantaran Raperda Zonasi ini belum selesai, seperti pembangunan dermaga jeti untuk nelayan di Kurau Barat dan di Penutuk, Lepar Pongok.

“Saya ambil contoh dermaga Jeti di Kurau Barat itu roboh, memang sudah goyang, sebagian besar nelayan yang memanfaatkan kalau enggak diperbaiki bagaimana nelayan kita, ini sudah didanai DAK, tapi enggak mungkin dikerjakan karena terkendala Raperda ini, sementara untuk mendapatkan dana DAK itu tidak mudah,” bebernya.

Demikian juga dengan dermaga di Penutuk, yang mencapai Rp2,8 miliar, dan beberapa dana lainnya yang tidak termanfaatkan lantaran Raperda yang belum selesai.

Untuk investasi, beberapa investasi juga terhambat khususnya di Belitung, berkaitan dengan izin pariwisata dan lainnya yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil.

“Makanya kita rapat dan kita bahas untuk di mungkinkah gubernur mengambil diskresi mengatasi persoalan hukum dan penyelenggaraan kepentingan rakyat, karena kita tidak mau kalau menyusahkan rakyat, kami enggak mau seperti itu,” tegasnya.

Dalam mengambil keputusan untuk diskresi, Pemprov Babel sudah memanggil dua kabupaten, yakni Bangka Tengah dan Bangka, untuk memaparkan wilayah mana saya yang terhambat dengan Raperda RZWP3K tersebut, kabupaten lain akan menyusul memaparkan seperti Belitung dan Beltim, serta Bangka Barat dan juga Bangka Selatan.

Senada dengan Ferry Insani, Kepala Biro Pemerintah Setda Pemprov Babel, Haris juga pesimis Raperda ini akan selesai pada Oktober nanti, karena masih banyak tahapan yang harus diselesaikan. “Saya menduga tidak akan selesai 2019,” demikian Haris. (nov/6)

Related posts