by

Pemprov ‘Lemah’ Awasi Pengolahan Pemurnian, Gub: Daerah tak Bisa Melarang

-NEWS-411 views

Polisi Dinilai Kurang Serius

PANGKALPINANG – Banyak perusahaan tambang bermasalah seolah menunjukkan lemahnya pengawasan Pemprov Babel dalam sektor pertambangan.
Termasuk keberadaan banyaknya perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral ikutan yang masih menjual bebas luar daerah tanpa jelas asal barangnya. Menurut UU Pertambangan, perusahaan yang melakukan tindakan pidana sanksinya pencabutan izin usaha pertambangan.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, mengakui bahwa pabrik pengolahan pemurnian boleh melakukan aktivitas, namun sebelum Perda disahkan diharapkan hasilnya tidak dibawa keluar terlebih dahulu.
“Tapi kita tak serta merta bisa menahan, kalau mereka berkelit berlindung dibalik aturan lain, silahkan saja,” imbuhnya, Kamis (13/9/2018).
Hal ini dikatakannya setelah adanya penggerebekan terhadap Pabrik Pengolahan Zirkon PT. Indorec Sejahtera di Jalan SLA Dusun III Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
Ia menegaskan, Pemprov akan lebih ketat dalam mengawasi pabrik pemurnian pengolahan di provinsi Babel. Hal ini, agar dalam usaha pengolahan pemurnian mineral ikutan bisa terkontrol dan diawasi.
Ditambahkannya, Pemprov memang mengimbau agar mineral ikutan jangan dibawa keluar sebelum Peraturan Daerah (Perda) rampung. Namun, kata dia, jika ada peraturan yang lebih mengenai hal ini, maka daerah tidak bisa melarang.
“Imbauan jangan keluar, kalau masih ada keluar kita cek izin sekaligus tertibkan izin yang selama ini belum tertib, selama ini kita terus lakukan penertiban, dan pemantauan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, sejauh ini baru menandatangani dua pabrik pengolahan, tetapi ada perjanjian, untuk pabrik lain ia mengaku belum mengetahui, karena bisa saja mendapatkan dari pusat namun tidak melapor ke daerah dan mengurus perizinan lainnya.
“Izin yang baru saya tandatangani pengelolaan ada dua, tetapi ada perjanjian,, izin pengolahan bukan mengirim ya, tetapi ada yang dari Dirjen namun tidak melapirkan RKAB ke kita, makanya ini akan kita pantau dan kita benahi,” jelas Erzaldi.
Ia menyebutkan, ada beberapa izin yang memang langsung dikeluarkan Kementerian ESDM.
“Mungkin waktu itu memang secara izin mereka lengkap, dan kami tidak tau izin itu dikeluarkan kementerian ESDM, tetapi ada hal yang misalnya kita belum menelusuri ada izin pemurnian enggak,” tambah Erzaldi.
Barang yang akan dibawa keluar ini, kata mantan Bupati Bateng ini akan ditelusuri untuk keperluan apa, jika memang akan diolah, maka pabriknya dimana.
“Saya sampaikan ke Polda, Pol PP dan polisi harus mengawasi ini bersama, jangan sampai kita diadu, dan sebetulnya ini bisa berpotensi PAD bagi daerah, retribusi Galian C ke kabupaten kota, tapi izinnya kita mengeluarkan, tapi kalau enggak diawasi kabupaten kota kehilangan,” bebernya.
Aturan ini, sambungnya, memang merupakan hal yang baru, dengan tujuan untuk menata jangan sampai barang berharga menjadi enggak berharga.
“Makanya dikelola dengan baik, itulah sebabnya kita buat Perda. Sudah ada kita izinkan pabrik, tapi kalau tidak dipersiapkan kasian yang mau investasi, barang ini bernilai setelah dimurnikan, menjadi 65 persen,” tandasnya.
Hasil pemurnian barang yang tidak boleh dikirim, dipisahkan dan nantinya akan dikelola BUMD dengan BAPETEN yang akan mendirikan gudang barang ini nantinya dititip digudang.

Kurang Serius

Disisi lain, proses hokum terhadap perusahaan yang melakukan aktifitas illegal pengolahan dan pemurnian mineral ikutan dinilai kurang serius.
Seperti penanganan kasus pabrik zircon di Jalan Sijuk Dusun Kelapa Kera Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
Pasalnya, Sekitar pukul 21.00 wib, Jum’at (17/08/18) Gudang Penampungan Zirkon tersebut beberapa waktu lalu pernah digrebek dan dilakukan pemeriksaan, bahkan gudang tersebit sudah diberi police line oleh aparat penegak hukum Polres Belitung.
Tidak hanya itu, satu orang pekerja , pemilik barang, serta dua orang lainnya yang merupakan pemilik usaha penampungan zirkon digelandang ke Mapolres Belitung untuk diperiksa oleh petugas jajaran Satreskrim Polres Belitung.
Terkait perkara tersebut, harian ini mencoba menanyakan langsung kepada pemilik barang WN, sayangnya pesan singkat wartawan tidak mendapat jawaban. Lucunya, Kapolres Belitung AKBP Yudhis Wibisana mengaku belum tahu adanya kasus penangkapan pemilik zirkon WN beserta anak buahnya dan penyegelan gudang zirkon oleh jajarannya.
Kapolres Belitung AKBP Yudhis Wibisana berkilah dirinya belum memonitor kasus tersebut, padahal kejadiannya tanggal 17 Agustus 2018 lalu.
“Saya belum monitor ya,” kata Kapolres Belitung AKBP Yudhis Wibisana kepada Rakyat Pos.
Dalam pantauan Rakyat Pos, Kamis (13/09/2018) gudang yang semula dilakukan penyegelan atau dikelilingi garis polis line tersebut sudah tidak dipasang lagi. (dod/6)

Comment

BERITA TERBARU