Pemprov Cabut Surat Edaran Fuel Card

  • Whatsapp
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) akhirnya mencabut surat edaran terkait pembatasan pembelian solar bersubsidi, yang diterapkan sejak Desember 2019 lalu.
Namun, pencabutan edaran ini bukan berarti kebijakan Fuel Card dihentikan, tetapi akan diganti dengan surat edaran baru yang mengatur pembelian solar dan bensin bersubsidi.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Yulizar Adnan menegaskan, Pemprov melakukan evaluasi itu untuk memperbaiki sistem kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
“Ini untuk melihat perkembangan pemberlakuan pembatasan solar dan bensin bersubsidi, karena memang ada beberapa masukan dan penyempurnaan yang harus dilakukan,” kata Yulizar saat membuka rapat evaluasi, Rabu (8/1/2020).
Beberapa hal yang dipermasalahkan dalam penerapan Fuel Card ini adalah kendaraan yang pajaknya mati tidak bisa menggunakan kartu kendali BBM itu. Kemudian masalah kendaraan bisa mengisi lebih dari kuota yang ditentukan, pemakaian kartu ATM pengganti Fuel Card hingga pemakaian kartu ganda untuk satu pengguna.
Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Babel, Yanuar membenarkan adanya kesalahan teknis penggunaan Fuel Card oleh masyarakat. Kesalahan teknis ini salah satunya berupa kesalahan operator yang memasukan kuota per liter BBM solar bersubsidi yang diterima pengguna Fuel Card.
“Kemungkinan ada salah memasukan, seharusnya dia dapat 20 liter per hari tapi dimasukan 30 liter per hari. Makanya kita perbaiki,” ujarnya.
“Dan ini perlu kita block, kita kunci, jadi tidak ada lagi yang punya satu dua tiga kartu karena sudah kunci jadi semua sudah sesuai, tidak dapat berulang-ulang,” tambahnya.
Pihaknya, kata Yanuar akan menyusun surat edaran yang baru, termasuk penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kebijakan ini. Namun sayangnya, ia enggan membocorkan apakah adanya penambahan jatah pembelian solar dan bensin dalam surat edaran baru tersebut.
“Kita segera mencabut edaran lama dan membuat edaran baru, tapi berharap masukan dari dinas terkait BBM subsidi segera disampaikan, karena kita akan buat catatan. Jangan sampai nanti setelah surat keluar, baru OPD lain sibuk sampaikan data. Jangan sampai setelah diterapkan, baru muncul protes seolah-olah tidak dilayani. Demikian juga dengan nelayan dan Perkim pada pengelolaan SPAM,” pintanya.
Ia menambahkan, sudah ada 8.812 unit kendaraan yang telah mendaftarkan sebagai pengguna Fuel Card solar bersubsidi hingga akan dicabutnya surat edaran tersebut.(nov/1)

Related posts