Pemprov Babel Harus Bertindak Cepat

  • Whatsapp

Rakyat Kecil Merasa Dirugikan
Jembatan Tidak Layak Dilintasi

SUNGAI SELAN – Pasca bencana banjir tahun 2016 silam, jembatan belley (darurat-red) di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah hingga sekarang kondisinya kurang layak sebagai jembatan penghubung lantaran tingginya lalu lintas didaerah itu.

Bahkan sejak terpasang jembatan belley tersebut diperkirakan tidak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan dari pihak pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pihak yang bertanggung jawab atas kejadian bencana yang melanda Kecamatan Sungai Selan dan sekitarnya.

“Pemerintah Daerah kita seolah sudah menutup mata serapat rapatnya. Bahkan saja, mereka seakan akan enggan untuk membuka mata mereka meskipun sedikit untuk melirik kondisi jembatan belley di Keretak ini. Karena kondisi jembatan itu tidak layak lagi untuk dilintasi. Apa harus menunggu korban yang berjatuhan dulu barulah pemerintah ini peduli. Kami rakyat kecil ini merasa dirugikan karena pekerjaan kami menjadi terhambat,” ujar Ketua Ikatan Sopir Sungai Selan (IKSS) Sulaiman Syazuli kepada wartawan, Selasa (4/04/2017).

Ia mengatakan, saat ini jembatan baru bisa dilalui kendaraan khususnya roda empat, tetapi terlebih dahulu ditimbun dengan tanah puru. Dan itu dilakukan oleh para supir truk yang tergabung di IKSS setiap kali melintasi jembatan tersebut.

“Bahkan setiap kali melintasi jembatan belley para sopir truk harus mengeluarkan kocek untuk membantu secara suka rela kepada warga setempat yang sudah membantu kelancaran kendaraan yang akan melintasi jembatan,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyinggung kinerja wakil rakyat Kecamatan Sungai Selan yang ada di lembaga legislatif baik yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi. Menurutnya, mereka dituding tidak pernah merespon keluh kesah masyarakat Sungai Selan khususnya.

“Kami punya wakil rakyat dari Dapil Sungai Selan. Tapi itu tadi, mereka (anggota dewan,red) tak pernah mau mendegar bahkan seakan tak perduli dengan penderitaan rakyatnya. Jembatan ini sangat penting karena yang kami bawa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Babel ini. Ada sembako, beras dan lain-lain. Tetapi, jembatan penghubung belum juga diperbaiki dan dibangun jembatan baru. Masak sudah satu tahun jembatan dibiarkan begitu saja, tidak ada pemeliharaan apa pun,” terangnya.

Sementara itu, Camat Sungai Selan Budi Utama mengaku sudah melakukan upaya persuasif agar jembatan belley di Desa Keretak mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Dirinya pun menilai tingkat urgensi jembatan tersebut untuk diperbaiki cukup berpengaruh terhadap kondisi pasar yang ada di Provinsi Babel.

“Kami sudah melakukan upaya sebatas kemampuan dan kewenangan kami. Tadinya, kami pun sudah mengusulkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Babel untuk di tingkatkan karena sekarangkan kondisinya jembatan darurat,” ujar Budi Utama saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Dikatakannya, persoalan kondisi jembatan yang semakin parah pihaknya pun sudah mengambil langkah perbaikan dibantu oleh aparatur Desa Keretak bersama warga setempat. Namun, upaya tersebut dilakukan dengan cara tradisional dan ala kadarnya saja.

“Kemarin ada beberapa tanjakan dan lobang dekat jembatan itu sudah kami tembok dengan tanah puru. Dibantu Pemdes Keretak dan warga Desa Keretak juga, tapi itu ala kadarnya karena keterbatasan kemampuan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Babel Toni Purnama saat dikonfirmasi wartawan, mendesak Pemerintah Provinsi Babel untuk tidak berdiam diri dan harus mengambil langkah cepat supaya penderitaan masyarakat dapat diatasi.

Toni mengaku, persoalan yang sama juga sudah pernah dibahas bersama pihak Pemprov, namun sampai saat ini belum ada tindakan yang berarti. Bahkan Pemprov terkesan saling melempar, dirinya berjanji membawa permasalahan ini pada pembahasan LKPJ Pemprov Babel yang dilaksanakan pada minggu depan.

“Iya, kita minta Pemprov harus bertindak cepat jangan dibiarkan penderitaan rakyat ini harus diatasi. Beberapa waktu lalu sudah pernah dibahas masalah ini. Tapi, antara PU dan BPPD saling lempar. Tentunya, kita tidak ingin seperti itu, jadi kita minta Pak Sekda segera di koordinasikan. Nanti kita akan bawa permasalah pada saat pembahasan LKPJ minggu depan,” tutup Politisi PPP Toni Purnama kepada wartawan. (ran/3).

Related posts