Moment

Pemprov Babel Beri Perhatian Khusus Program Bangga Kencana Bangka Barat

Wagub Abdul Fatah memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga bersama Mitra Kerja tahun 2020 di Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat.(foto: umar).

RAKYATPOS.COM, KELAPA – Kasus stunting di Bangka Barat masih cukup tinggi. Daerah dengan jumlah penduduk 199.823 jiwa ini, masih banyak mengalami pernikahan dini yang tidak dipersiapkan secara matang.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan perhatian khusus agar program Bangga Kencana dapat menyentuh masyarakat Bangka Barat secara optimal.

Hal itu, disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Abdul Fatah saat menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga bersama Mitra Kerja tahun 2020 bertempat di Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (14/10/20).

Selain itu, ditambahkan Wagub, hal tersebut juga menjadi perhatian Pemprov Babel untuk mempersiapkan remaja dan kaum milenial  membuat perencanaan dalam berkeluarga yang diharapkan akan memiliki hidup yang lebih sehat, dan memiliki SDM yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, keluarga yang memiliki dua anak akan lebih sehat daripada memiliki anak lebih dari dua yang akan memberikan risiko kematian kepada Ibu atau anak.

“Dua anak lebih sehat, karena terbukti di seluruh dunia anak ketiga, keempat, kelima tingkat kematian ibu atau bayinya lebih tinggi dibandingkan saat memiliki anak pertama dan kedua,” ujarnya.

Karena itu, untuk mengendalikan populasi penduduk lebih optimal, BKKBN memiliki program pemberian obat dan alat kontrasepsi gratis agar tidak terjadinya drop-out KB. Pemberian obat dan kontrasepsi ini, tidak hanya diberikan melalui bidan dan pelayanan kesehatan pemerintah. Namun, sekarang juga bisa diberikan melalui bidan, klinik, dan rumah sakit swasta.

“Dulu, aturannya hanya diberikan kepada bidan-bidan praktik PNS atau tempat pelayanan pemerintah seperti puskesmas, namun hari ini sudah diubah peraturannya,” sebutnya.

Kepala BKKBN RI mengimbau kepada pemda agar pelayanan KB di rumah sakit daerah atau puskesmas digratiskan. Dirinya mengaku siap untuk mendukung agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Apabila memungkinkan, pelayanan KB di RS negeri dan di puskesmas digratiskan, maka kami akan mensupport semua kebutuhan alat,” tegasnya.

Kepala BKKBN RI yang memiliki latar belakang sebagai seorang dokter kebidanan itu pun menyampaikan bahwa dengan memberi jarak tiga tahun usia kehamilan, maka kemungkinan memiliki anak yang berkualitas lebih memungkinkan.

“Kalau jaraknya tiga tahun, insya Allah anaknya akan berkualitas. Karena, kalau tidak berkualitas maka bonus demografi tidak bisa kita panen,” terangnya.

Pemerintah Indonesia melalui BKKBN bertujuan untuk memiliki generasi yang unggul dengan keuntungan bonus demografi yang akan dimiliki pada tahun 2030.(Khalimo/Adv).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TERPOPULER

To Top