Pemprov Alokasikan Rp 32,2 Milyar

  • Whatsapp

Tutupi Biaya Kenaikan BPJS Kesehatan

Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menganggarkan dana sebesar Rp32,2 milyar untuk mengcover iuran penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Besarnya tanggungan APBD tersebut seiring naiknya iuran BPJS kesehatan, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden (Perpres) No.75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Bangka Belitung (Babel) Hermain mengatakan, Pemprov bersama DPRD sudah mengantisipasi kenaikan BPJS Kesehatan yang menjadi tanggung pemerintah daerah untuk 64.017 peserta.
Untuk PBI, iuran awal adalah Rp23.000, namun karena iuran ini mengalami penyesuaian naik menjadi Rp42.000/ bulan, yang harus dibiayai oleh APBD.

“Ada penambahan sekitar Rp16 milyaran dari anggaran awal, sehingga kita persiapkan totalnya Rp.32,2 miliar,” kata Hermain Rabu (30/10/2019).
Anggaran BPJS Kesehatan PBI Tahun 2020 tersebut menurutnya diperuntukan bagi 64.017 penerima bantuan iuran (PBI) yang tersebar di seluruh provinsi Babel. Jumlah ini menurutnya bertambah sekitar 4.091 peserta.
“Tahun 2019 ada 59.926 peserta BPJS kesehatan PBI. Sedangkan tahun 2020 bertambah menjadi Rp.64.017 peserta,” ujarnya.

Ia berharap, kabupaten/kota juga sudah mengantisipasi kenaikan iuran ini, dimana masing-masing PBI yang menjadi tanggungan Kabupaten/kota berbeda-beda.
Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Babel, Abdul Fatah mengatakan kalau memang sudah jadi keputusan mau tidak mau harus dijalankan dan diikuti oleh masyarakat.
“Karena itu sudah menjadi tanggungan kita, dan ini sudah diputuskan, mau tidak mau suka tidak suka harus kita jalankan, dan itu sudah di anggarkan,” ulasnya.

Ia tak menampik, jika kenaikan iuran ini ditentang oleh banyak pihak, terutama masyarakat yang keberatan dengan tingginya biaya jaminan kesehatan ini.
“Memang dirasa berat, tapi kita harus melihat manfaatnya, BPJS kesehatan ini penting, ya mau tidak mau masyarakat harus bayar kenaikanya, agar mendapatkan jaminan kesehatan nasional,” tutupnya. (nov/6)

Related posts