Pemkot Pangkalpinang Raih Predikat Kategori B SAKIP Award

  • Whatsapp
Acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah I Tahun 2019, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2).(foto:istimewa)

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang meraih predikat kategori B (Baik) pada “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award Wilayah I Tahun 2019” yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP diserahkan oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah I, yang meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat.

Read More

Melalui SAKIP, Menteri Tjahjo mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menerima langsung rapor tersebut bersyukur atas capaian yang diraih oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang ini. Selanjutnya, sekda berharap tahun depan akan mendapatkan nilai BB dengan dukungan dan kinerja OPD yang lebih maksimal.

“Ayo kita kejar predikat BB tahun depan, Perlu dukungan dari seluruh OPD. Banyak yg masih hrs kita benahi dengan adanya evaluasi SAKIP ini,” ujar Radmida dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin sore (10/2/2020).

Adapun dasar evaluasi SAKIP adalah Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP tidak hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan saja, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. (rls/10)

Related posts