by

Pemkot Pangkalpinang Batasi Honorer

Rekrutmen 10 P3K Tahap 1, Khusus K2
Pemkab Bangka Terima 23 Pegawai

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap satu pada tahun ini.
Namun, kata Kepala BKPSDM, Agung Yubi Utama, rekrutmen ini dikhususkan untuk mereka yang berstatus honorer eks K2. Perihal pelaksanaan masih menunggu keputusan pemerintah pusat, baik waktu dan tempat tes akan dilakukan.
“P3K, Insha Allah ada. Tapi ini untuk K2. Kita pun menunggu kepastian pusat, jadwalnya belum tahu waktu dan tempat tesnya. Mungkin nanti akan ke provinsi ikut tes-nya atau seperti apa, kita masih menunggu keputusan pusat,” ujar Agung, Senin (11/2/2019).
Dia mengakui, berdasarkan data BKN, Pemkot Pangkalpinang memiliki 10 orang eks K2, tujuh di antaranya adalah tenaga penyuluh pertanian dan kesehatan. Sisanya adalah guru dan tenaga kesehatan. Semuanya, kata Agung, sudah diberikan informasi terkait P3K.
“Yang jelas, tahap pertama ini memang untuk eks K2 dulu. Mereka ini berdasarkan hasil penetapan di database di pusat. Data mereka memang sudah ada di BKN pusat dulu-dulunya. Mereka sudah kami kontak dan aktif semua,” jelasnya.
Agung membeberkan, dengan adanya tambahan penerimaan CPNS beberapa waktu lalu dan rekrutmen P3K tahun ini, maka jumlah eksisting ASN di Pangkalpinang akan bertambah. Karena itu, dia mengatakan, saat ini pihaknya kemungkinan akan membatasi perekrutan honorer baru.
Menurutnya, saat ini pemerintah juga tengah melakukan penataan pegawai, termasuk honorer. Rekrutmen honorer tidak akan dilakukan kalau tidak mendesak, tanpa seizin walikota dan tidak menyangkut tenaga-tenaga khusus.
“Untuk sementara honorer itu tidak akan ditambah kalau memang tidak penting, yang ahli, atau spesialisasi tertentu tergantung kebijakan Pak Wali,” tegasnya.
Rencananya, kata Agung, jika berdasarkan keinginan Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil, seluruh honorer di Pemkot Pangkalpinang yang berjumlah sekitar 2600 orang akan memiliki kesempatan untuk dijadikan P3K. Tetapi proses ini akan dilakukan secara bertahap.
Jika mengacu kebijakan pusat, Pangkalpinang memiliki waktu lima tahun untuk memberikan peluang kepada seluruh honorer ini agar dapat menjadi P3K. Setelah lima tahun, istilah honorer dan sistem penggajian honorer tak akan dipakai lagi di Indonesia. Solusinya, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, pegawai pemerintah hanya mengenal istilah PNS dan P3K.
“Kami punya waktu lima tahun untuk menjadikan seluruh honorer ini menjadi P3K. Setelah lima tahun itu, tidak ada lagi istilah Pekerja Harian Lepas (PHL) atau honorer. Tidak ada lagi istilah honorer, yang kerja itu hanya P3K dan PNS. Ini bertahap. Yang eks K2 ini tahap satu-nya, sesuai dengan Undang-undang ASN,” ujarnya.

Bangka Terima 23 P3K

Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka akan menerima P3K, sebanyak 23 orang, terdiri dari 13 orang tenaga guru dan 10 Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian (THL P2). Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
“Dalam surat edaran dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tersebut, dinyatakan, kepada setiap daerah-daerah yang memiliki kemampuan anggaran untuk mengusul formasi untuk P3K,” jelas Kepala BKPSMD Kabupaten Bangka, Surtam A Amin, Senin (11/2/2019) di Kantor BKPSMD Kabupaten Bangka.
Menurut Surtam, untuk perekrutan formasi P3K, tersebut berdasarkan tiga kategori saja, yakni, formasi tersebut hanya untuk tenaga honor kategori dua (K2) guru yang belum lulus berdasarkan data base BKN, PTT Kementerian Kesehatan yang belum lulus pada tahun 2017 dan THL P2 dari Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk formasi PTT Kemenkes ,ujarnya, tidak ada lagi yang belum diangkat.
“Data ini belum pasti masih kami klarifikasi dengan BKN karena terdapat perbedaan antara data kami dengan yang disebutken kemenpan, pihaknya akan lakukan klarifikasi lagi terkait data tersebut,” jelas Surtam.
Dia mengatakan bahwa perekrutan P3K bukan untuk pelamar dari masyarakat umum karena hanya terbatas.
“Perekrutan P3K ini, untuk masyarakat umum belum ada, terbatas pada tiga kriteria tersebut, untuk di Kabupaten Bangka hanya 23 atau 24 orang saja. Untuk pertanian baru dirakorkan di Jakarta tetapi yang diundang itu Dinas Pertanian. BKPSDMD malah tidak diundang. Jadi kami terima data dari Dinas Pertanian, untuk formasi PHL PP di Kabupaten Bangka yang belum lulus P3K masih ada beberapa orang,” ujarnya.
Untuk penerimaan P3K dari K2 guru, menurutnya cukup rumit bukan hanya eks honor K2 tetapi harus memiliki ijazah sarjana satu yang linier.
Misalnya, terang dia, guru K2 yang mengajar di sekolah dasar maka S1 PGSD atau S1 pendidikan guru agama atau olahraga di SD. Namun jika ijazah S1 guru matematika di SMP maka tidak bisa ikut retrutmen P3K.
Menurut Surtam, untuk K2 guru yang sudah berhenti mengajar tidak bisa ikut P3K karena untuk ikut P3K ini juga harus lulus tes seleksi kompetensi dasar, kompensi bidang, sosial kultural yang dites dalam satu paket. Setelah itu baru ikut tes wawancara.
“Berdasarkan data itulah, makanya kami rekonsiliasi. Kami adakan verifikasi data base BKN karena surat menpan hanya menyebutkan jumlah tidak menyebutkan orang. Padahal data base BKN itu ada orang-orangnya siapa yang berhak daftar,” ungkap Surtam.
Untuk pendaftaran rekrutmen penerimaan P3K untuk tiga katagori tersebut, ditambahkan dia, sudah dimulai sejak tanggal 10 hingga 16 Februari 2019 mendatang.

Bateng baru Pendataan
Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuka kran untuk tenaga Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja atau disebut P3K ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Tengah (Bateng).
Menindaklanjuti PP tersebut dengan melakukan pendataan nama-nama yang masuk seleksi P3K dalam hal ini tenaga honorer K2 dan tidak terbuka untuk umum.
“Untuk tahap pertama ini, formasi dan syarat yang masuk seleksi P3K salah satunya syarat adalah tenaga honorer K2 yang tidak diangkat sebagai CPNS pada tes terakhir tahun 2015 lalu di Bateng,” ujar Wahyu Nurakhman, Kepala BKPSDMD Bateng saat dikonfirmasi Rakyat Pos, Senin (11/02/2019).
Menurut dia, untuk tenaga honorer K2 Bangka Tengah sendiri tercatat berjumlah 14 orang yang memenuhi persyaratan, selain K2 juga pendidikan minimal S1, usia maksimal 57 tahun dan syarat lainnya.
“Syarat jadi petugas P3K yakni pendidikan minimal S1, usia maksimal 57 tahun atau satu tahun sebelum pensiun dan syarat lainnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan petunjuk teknis (juknis) untuk seleksi petugas P3K tersebut belum ada dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Jadi, sementara ini BKPSDMD Bateng masih menunggu petunjuk teknis dari BKN tersebut.
“Kendati belum ada Juknis dari BKN, BKPSDMD Bateng pun saat ini melakukan pendataan nama-nama tenaga K2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K Tahun 2019. Untuk jadwal tes masih menunggu Juknis yang mengatur,” tuturnya. (bum/2nd/ran/6)

Comment

BERITA TERBARU