by

Pemkot Ajukan Raperda Izin Penebangan Pohon

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD Kota Pangkalpinang, Selasa (22/1/2019). Ketiga raperda tersebut yakni raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan raperda tentang izin penebangan pohon.

Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen menjelaskan sebagai landasan yuridis dan UUD Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi, penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana.

“Selanjutnya, melindungi masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran APBD yang memadai,” kata Molen dalam sambutannya.

Sedangkan, untuk tujuan raperda pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal di Kota Pangkalpinang, lanjut Molen, agar dapat menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanaman modal.

“Adanya raperda ini juga dapat memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal, mendorong dan mengembangkan kawasan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat,” katanya.

Untuk raperda izin penebangan pohon yang diajukan oleh Pemkot Pangkalpinang, lanjut dia, didasarkan sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon dan bertujuan sebagai sarana untuk mengatur agar melindungi dan melestarikan keberadaan pohon.

“Payung hukum ini juga berguna untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan banyaknya pohon pasti akan ada pengendalian polusi terutama polusi udara. Untuk itu mari kita lestarikan lingkungan dengan pemeliharaan pohon atau tanaman baru dengan tujuan memproduksi oksigen sebagai penetral polusi udara yang ada,” katanya. (bum/10)

Comment

BERITA TERBARU