by

Pemkab Beltim Usulkan Rp1,32 Triliun ke Pusat

Dalam Musrenbangnas 2019

Manggar – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajukan usulan untuk pembiayaan pembangunan pemerintah pusat tahun 2019 di Kabupaten Beltim total sebesar Rp1.325.257.010.030,99.

Usulan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, diajukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019 ke Kementerian BPN/Bappenas dan Kementerian terkait saat Pembukaan Musrenbangnas di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (30/4/2018) kemarin.

Besaran usulan pembiayaan untuk tahun 2019 mendatang, yang berasal dari APBN berjumlah Rp 1.029.124.400.00. Jumlah tersebut berasal dari kategori pembangunan mendukung prioritas nasional sebesar Rp 378.106.250.000, dan untuk kategori mendukung target pembangunan Rp 651.018.150.000.

Sedangkan untuk DAK, Kabupaten Beltim mengajukan usulan sebesar Rp 296.132.610.030,99. Anggaran itu terdiri dari DAK Reguler untuk pelayanan dasar Rp 167.867.482.263 dan DAK Penugasan Rp 128.265.127.767,19.

Kabupaten Beltim juga diberikan kesempatan menambah usulan sebesar Rp 37.800.434.000 melalui aplikasi Simlaras, saat pemerintah pusat membuka jendela penambahan usulan.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pegembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Beltim, Bayu Priambodo mengatakan seluruh usulan sudah diinput dalam aplikasi ‘Simlaras’ untuk APBN dan ‘Krisna’ untuk DAK. Usulan itu juga sebelumnya sudah melalui verifikasi secara berjenjang, baik tim di Pemkab Beltim maupun Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

“Mulai tahun ini kita tidak perlu ramai-ramai berbondong-bondong ke Bappenas. Cukup diinput online disampaikan ke Menteri BPN/ Bappenas sesuai batas waktu yang ditentukan,” terang Bayu.

Dari usulan besaran anggaran tersebut, Bayu optimis minimal 25 persen dari total usulan akan dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat dalam kurun dua tahun terakhir, pemerintah pusat cenderung meningkatkan alokasi anggaran bagi daerah yang serius untuk membangun.

“Tahun 2016 lalu, kita hanya dapat 11 persen dari total pengajuan kita. Tahun 2017 meningkat jadi 22 persen, makanya mudah-mudahan tahun ini lebih meningkat lagi,” ungkap Bayu.

Selain keseriusan, menurut Bayu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan daerah untuk menerima kucuran dana dari pemerintah pusat. Kesiapan itu dapat dibuktikan dengan penyedian lahan yang sudah clean and clea untuk pembangunan aset pemerintah pusat di daerah.

“Kan pemerintah pusat gak mau kalau apa yang mereka bangun akan mubazir atau terjadi konflik. Makanya OPD yang ngusulkan harus siap siapkan lahannya,” ujar Bayu.

Bupati akan Apresiasi OPD

Bupati Beltim, Yuslih Ihza meminta agar BP4D membentuk Tim koordinasi antar OPD teknis terkait untuk menyiapkan presentasi terbaik yang akan dibawa saat jatah desk di Kementerian BPN/Bappenas 4 Mei 2018 mendatang. Tujuannya agar pemerintah pusat yakin bahwa Kabupaten Beltim benar-benar layak untuk menerima kucuran alokasi anggaran pembangunan untuk tahun 2019 mendatang.

“Saya minta agar OPD pengusul saat Musrenbangnas ini serius dan bekerja secara optimal dalam membahas usulan bersama dengan tim dari provinsi. Saya akan mengapresiasi OPD yang mampu menarik anggaran dari pusat untuk pembangunan di Beltim,” kata Yuslih seusai Pembukaan Musrenbangnas di Jakarta, Senin (30/4) Kemarin.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Yuslih berharap pemerintah dapat meningkatan alokasi anggaran pembangun di Kabupaten Beltim baik melalui DAK ataupun APBN. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak terkait dapat ikut serta membantu.

“DPRD juga kita harapkan dapat ikut ambil bagian. Melalui komisi yang membidangi nantinya dapat bersama-sama dalam presentasi di Kementerian terkait,” pintanya.

Ditambahkannya, sesuai arahan Presiden Jokowi, Pemkab Beltim sudah menyederhanakan prioritas pembangunan daerah, baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Komitmen pembangunan di Kabupaten Beltim juga sudah selaras dengan pemerintah pusat dan provinsi.

“Sesuai arahan Menteri BPN/Kepala Bappenas, Kabupaten Beltim juga sudah menggunakan pendekatan manipol program dalam perencanaan pembangunan. Jadi, kegiatan program dalam RPJMD sudah kita turunkan dalam RKPD 2019 dan sudah diselaraskan dengan usulan pembangunan mulai desa sampai kecamatan dalam Musernbang dengan diinput lewat e-planning,” ujarnya.

Yuslih berharap percepatan pembangunan di Kabupaten Beltim yang masuk dalam kategori Kabupaten Kepulauan dapat diwujudkan sesuai tema Musrenbangnas RKP 2019, ‘Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas’.

“Mudah-mudahan pemerintah pusat akan berkomitmen mendukung pembanguan di Kabupaten Beltim, sesuai dengan tema Musrenbangnas tahun ini,” imbuhnya.(kmf/3).

Comment

BERITA TERBARU