Pemkab Bateng Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

  • Whatsapp

Dan Bimtek Aplikasi SPSE dan Sirup

Pemkab Bangka Tengah (Bateng) menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan bimbingan teknis (Bimtek) Aplikasi Sirup Versi 2.3 serta SPSE Versi 4.3 di Hotel Bangka City, Selasa (19/2/2019). Mewakili Bupati Bateng, Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Pittor membuka kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut.

Menurutnya, perlu ditunjukkan komitmen dari semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa. “Komitmen dari kita semua dan saya sangat menghargai serta memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Mari terus bekerja keras,” ujar Pittor membacakan sambutan bupati.

Bupati, lanjut Pittor juga mengajak para peserta melalui sosialisasi dan pelatihan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga Pemkab Bateng dapat memiliki orang-orang yang berkualitas dan kredibel di bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, salah satu bentuk upaya mengoptimalkan pemahaman terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah dan penggunaan aplikasi Sirup 2.3 serta SPSE versi 4.3, sesuai dengan yang diamanatkan pada Perpres 16 Tahun 2018 beserta turunannya agar sesuai prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, terbuka dan transparan serta akuntabel, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah ini telah mengalami beberapa perubahan terutama yang berkaitan dengan peran serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE Versi 4.3 sesuai yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

“Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengadaan dan jasa pemerintah di lingkungan Pemkab Bangka Tengah berjalan dengan baik mulai dari tahap awal perencanaan (rencana umum pengadaan) sampai dengan tahap pertanggungjawaban anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu asisten III, kepala OPD, serta narasumber dari LKPP RI, Eben Henry Reagen dari Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Firdaus Alamsyah selaku Kepala Bagian LPSE Provinsi Kepulauan Babel dan lainnya. Adapun peserta kegiatan yakni Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK. (ran/10)

Related posts