Pemkab Basel akan Lelang 7 Jabatan Eselon II

  • Whatsapp

Mulai Dibuka Pertengahan Mei 2019

TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Basel, rencananya pada akhir Mei 2019 mendatang, akan membuka lelang jabatan Pejabat Eselon II.

Kepala BKPSDMD Basel, Sumadi mengungkapkan, rencananya sebanyak 7 jabatan eselon II diantaranya Sekda Basel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Bappeda, Dinas Sat Pol PP, Dinas PUPRP, Dinsos P3AMD dan Inspektorat yang akan di lelang tersebut.

“Rencananya, lelang mulai dibuka pada pertengahan Mei mendatang, Saat ini, masih ada 7 organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Plt,” ujar Sumadi di sela-sela mendampingi Bupati Basel, Justiar Noer, saat memantau pelaksanaan UNBK di SMPN 1 dan SMPN 2 Toboali, Senin (22/4/2019).

Menurut Sumadi, lelang jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Basel akan dilakukan secara paket. Artinya, dilakukan secara menyeluruh, guna mengefisiensikan anggaran yang dikucurkan.

Terlebih menurut Sumadi, besaran anggaran dalam proses rekrutmen Kepala OPD tidak dinilai perorangan melainkan paketan.

“Nanti sistem lelangnya paketan ya. Karena biarpun dua, lima ataupun tujuh orang pun yang ikut lelang anggaran yang dikeluarkan sama saja,” ujar Sumadi.

Ia menambahkan, tahapan lelang Panitia Seleksi (Pansel) lelang tersebut melibatkan BKPSDM Provinsi, praktisi dan akademisi.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir mengungkapkan Pemkab Basel termasuk yang sangat tinggi frekuensi kebijakan mutasi dan rotasi ASN nya.

Politisi PKS ini, berharap kebijakan mutasi ASN ini, mampu menciptakan suatu netralitas serta mengacu pada hasil evaluasi jabatan dan persoalan kebutuhan kinerja pegawai.

“Mutasi bukan dilakukan hanya karena dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, tanpa ada dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik pegawai ASN. Kami juga berharap penerapan kebijakan mutasi pegawai ASN ini, tidak didasarkan pada paradigma patronage systim pengangkatan seseorang pegawai berdasarkan hubungkan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan diangkat,” pungkasnya. (raw/3).

Related posts