by

Pemkab Basel Ajukan Perubahan 3 OPD

Bapem Perda Usulkan Pemdes Jadi OPD

TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Organisasi Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Basel.

Pada rancangan Organisasi Perangkat Daerah yang baru menjadi 33 organisasi perangkat daerah dengan penambahan 3 OPD baru yaitu Dinas Perhubungan (type B) yang tadinya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pendapatan Daerah ( type B ) yang sebelumnya merupakan bagian dari Badan Keuangan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( type B ) yang tadinya ada di Dinas Sosial berupa Tanggap bencana.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Samsir, menyebutkan, walaupun secara persyaratan untuk pengajuan ini sudah dipenuhi, tetapi disetujui atau tidaknya penambahan OPD baru diserahkan sepenuhnya kepada panitia khusus untuk mengkaji, mempelajari kurang lebihnya, urgent tidaknya penambahan OPD baru tersebut. Demikian dikatakannya kepada wartawan Senin (17/9/2018).

“Penambahan sejumlah OPD baru akan berimbas pada bertambahnya belanja biaya rutin seperti biaya operasional dari konsekuensi adanya posisi jabata baru termasuk mobil jabatan dan tunjangan jabatan, dan hal ini akan mempengaruhi fostur APBD Bangka Selatan yang saat ini dalam komposisi 45 : 55 antara belanja Pegawai dan non pegawai. Panitia Khusus harus menganalisis sejauh mana urgensitas penambahan kedua badan tersebut seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena kalau tidak ada yang urgent yang dilihat dari hasil mitigasi bencana untuk apa dibentuk, karena setiap badan minimal akan menyedot dana kurang lebih 400 An juta per tahun,” jelas Samsir.

Selain itu, politisi PKS ini mengatakan Pansus dapat mempertimbangkan juga dengan dibentuk badan apa yang akan didapat kabupaten dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

“Jangan sampai ada hanya Badan Penanggulanhan Bencana Daerah hanya menambah beban APBD. Karena, jika dilihat secara data ke belakang paling banter bencana skala ringan seperti angin puting beliung dan meluapnya sungai kecil imbasnya sesaat saja dibeberapa titik yang bisa diselesaikan dengan tindakan preventif oleh instansi terkait,” ujarnya.

Bapem Perda menyayangkan masih ada bidang yang seharusnya menjadi oraganisasi perangkat sendiri seperti Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang masih bergabung dengan Dinas Sosial, tetapi tidak dilakukan dengan alasan hasil penilaiannya masih type C.

“Ini bukan alasan, karena jika melihat urgensitas keberadaan desa dengan keterbatasan sumber daya manusianya dalam hal kualitas maupun kuantitas, tetapi mengelola nominal anggaran yang begitu besar dengan rata-rata Rp2 miliar per desa ini perlu supervisi, pengawasan dan bimbingan yang extra. Karena keberhasilan pembangunan di desa akan berimbas secara langsung terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Jika desa maju secara otomatis kabupaten nya maju, provinsinya maju,” terangnya.

Samsir menambahkan, permasalahan mendasar sekarang kenapa alokasi dana desa yang begitu besar tidak memiliki efek dorong yang signifikan terhadap kemajuan suatu kabupaten.

Menurutnya, rata-rata dana desa yang digunakan dalam membangun tidak sinkron dengan arah pembangunan dan kebijakan pembangunan di kabupaten dan provinsi. “Karena terputusnya link program antara yang dilakukan di desa dan kabupaten. Bapem Perda tetap akan mengusulkan bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dengan type C yaitu dengan 2 bagian,” pungkasnya. (raw/3)

Comment

BERITA TERBARU