Pemkab Bangka Tunggu Dokumen Pemagar Lahan Matras

  • Whatsapp

SUNGAILIAT – Pemkab Bangka masih menunggu surat/dokumen Hak Guna Usaha (HGU) oleh Herbet, orang yang mengaku pengelolaan lahan di samping air tawar Pantai Matras.

Diketahui hampir seluruh lahan kosong di sepanjang pantai dari belakang Parai hingga air tawar pantai matras sudah di pagar sejak beberapa tahun lalu.

Kepala Bidang Aset Daerah, Trisno mewakili Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka mengatakan lahan disepanjang pantai tersebut merupakan aset pemda dan saat ini baru Herbet yang mengaku memiliki HGU.

“Sejak Pemkab Bangka memasang plang atas aset daerah lahan pantai matras lalu, yang datang kesini baru satu orang dan mengaku namanya Herbet, orang bangka tetapi sudah lama diluar daerah. Menurutnya (Herbet – red) lokasi punya dia disamping air tawar yang dipagar itu dan sudah punya HGU,” ungkapnya, Jumat (20/9).

Namun saat dimintai untuk menunjukkan dokumen tersebut, pihaknya hanya berjanji akan segera memberikan dokumen HGUnya ke pemerintah daerah.

“Kita sudah meminta kepada pak Herbet untuk melihat dokumen HGU itu, namun sampai hari ini dokumen yang dimaksud tak kunjung ada, sedangkan lahan milik Pemkab Bangka dari mulai belakang Parai sampai Pantai Matras termasuk lahan yang diakui pak Herbert,” jelasnya.

Terkait adanya orang yang memasang pagar di sepanjang lokasi tersebut, pihaknya sendiri sudah memanggil dinas pariwisata untuk mencari tahu dan menyelesaikan masalah itu.

“Kita dari DPPKAD sudah pernah menghubungi Dinas Pariwisata namun yang datang bukan kepala dinasnya tetapi bawahannya, ini tidak menuntaskan masalah, ya mungkin kepala dinasnya lagi belum ada waktu untuk hadir, nah terkait memanggil pihak yang bersangkutan itu kewenangan ada di Dinparpora,” terang Trisno.

Terpisah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Asep Setiawan saat dikonfirmasi awak media melalui telepon menyebutkan lahan Pantai Matras yang dipagar itu sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB).

“Untuk lahan Pantai Matras yang dipagar itu jumlahnya ada enam baik itu perorangan maupun perusahaan. lahan yang dipagar sudah ada Hak Pengelolan ( HPL) dari dasar itu pihak pertanahan menerbitkan HGB,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa HGB itu terbit dua tahun lalu dan Dinparpora sudah berkoordinasi dengan bagian aset.

“Kita dari Dinpapora sebenarnya sudah berkoordinasi dengan bagian aset, hanya saja pejabatnya baru. HGB itu terbit tahun 2017 kemaren,” terangnya. (mla/6)

Related posts