Pemkab akan Naikkan Honorarium Pasukan Kuning & Hijau

  • Whatsapp

Penambahan Sudah Include dengan BPJS

TOBOALI – Kabar gembira, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) berencana akan menaikan honorarium yang diterima oleh petugas kebersihan pasukan kuning dan pasukan hijau pada tahun 2020 mendatang. Kenaikan ini dilakukan semata-mata untuk memberikan reward kepada mereka yang telah bekerja ekstra setiap harinya, dari pagi hingga sore membersihkan lingkungan di wilayah Kota Toboali.

“Honorarium rencana akan memang kita tingkatkan. Jadi standar satuan harga atau SSH nya di pemda akan ditingkatkan,” ujar Kepala Dinas PKPLH Basel Gatot Wibowo, Senin (12/8/2019) kepada wartawan.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah daerah memang telah menambah honorarium perugas kebersihan sebesar Rp 200 ribu sehingga menjadi Rp 1.950.000. Sebab, pada tahun 2018, honor yang diterima sebesar Rp 1.750.000.
“Yang penambahan tahun ini kan sudah terealisasi. Rencana tahun depan akan kita ajukan honor yang mereka terima Rp2,2 juta. Tapi kembali lagi, pada saat kita ajukan, tergantung TAPD dan melihat keuangan daerah,” ujarnya.

Tentu akan ditambah bilamana keuangan daerah mampu dan masuk dalam skala prioritas dengan adanya dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Akan tetapi, penambahan itu sudah include dengan BPJS, tunjangan kesehatan dan lainnya.

“Minimal secara nyata, kinerja mereka lebih baik lagi bila sudah ditambah honornya. Ada perbedaan, artinya lingkungan kota menjadi lebih bersih. Walaupun belum menyeluruh, karena tenaga kebersihan masih terbatas,” jelasnya.

Sebelumnya, Rapat Badan Anggaran yang menyampaikan struktur APBD Perubahan Bangka Selatan (Basel) secara umum disebutkan pendapatan daerah dengan target pendapatan daerah APBD Induk Rp 976.498.678.828,00 dan diproyeksikan pada Pendapatan Daerah Perubahan 943.674.036.143,00 atau terjadi defisit sebesar kurang lebih Rp32.824.542.685,00.

Sedangkan APBD Induk penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.583.689.269,00 mengalami penurunan pada proyeksi di angka Rp. 26,515.724.267,00

Anggota Banggar DPRD Basel, Samsir menjelaskan, Defisit yang paling signifikan disebabkan adanya pengurangan pos belanja bantuan keuangan Provinsi Babel yang pada APBD Induk diproyeksikan sebesar Rp30 Miliar dikurangi sebesar Rp11.253.000.000,00 menjadi Rp18.747 Miliar. Pengurangan bantuan provinsi ini dengan alasan terjadi defisit pada APBD Provinsi.

“Selain itu, terjadi pemotongan pada dana perimbangan pada sektor Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak karena kelebihan salur pada tahun – tahun sebelumnya, dan penundaan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak pada Triwulan ke empat total Rp 40.405 Miliar,” ujar Samsir kepada wartawan Rabu (7/8/2019). (raw/3)

Related posts