Pemilu Berintegritas Wujudkan Pemilih Berdaulat



Oleh: Andri Kusuma, S. Ap
Bendahara Pemuda Muhammadiyah Bangka selatan

Andri Kusuma, S. Ap

“Salah satu indikator Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang selalu berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu yang mengutamakan pemilih yang bersih, cerdas dan berharap perubahan”
Pada masa ataupun tahapan pencalonan, pemilih harus bisa mengkritisi dan memberikan masukan serta tanggapan terhadap calon wakil rakyat atau calon kepala daerah. Pada masa pemutakhiran data pemilih, pemilih selalu mengecek keberadaannya, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Lalu, pada masa/tahapan kampanye, pemilih terus menyimak visi misi dan program serta rekam jejak calon wakilnya atau calon pemimpinnya. Dan pada hari H, datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.
Meningkatkan partisipasi sebagai salah satu bentuk penguatan pemilih adalah tujuan utama penyelenggara pemilu. Integritas penyelenggara pemilu akan berdampak pada kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan pemilu. Dalam konteks integritas, penyelenggara pemilu sebenarnya juga sudah berusaha keras dengan menunjukkan sikap kemandirian dalam semua tahapan yang dikerjakannya. Namun, prinsip integritas tidak berdiri sendiri, haruslah berkaitan dengan sikap lainnya, seperti imparsialitas dan independensi.
Pada titik ini, integritas penyelenggara pemilu tidak hanya tergantung dari karakter individual para komisioner, juga sangat dipengaruhi oleh dukungan atau intervensi dari pihak luar, seperti peserta pemilu ataupun pemerintah sendiri. Apalagi berkaca pada asas Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 2, tentunya sudah sangat bagus, namun ternyata masih ada juga Penyelenggar Pemilu yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik. Tindakan DKPP ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.
Peran penyelenggara pilkada harus menjadi sebuah lembaga yang memberikan pendidikan politik bagi pemilih/masyarakat. Disamping itu, peran KPU juga harus bisa menekan angka golput yang tinggi ke tingkatan paling rendah demi mewujudkan pilkada yang benar-benar patisipatif. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan merupakan wujud dari cita-cita refomasi demi mewujudkan dan menguatkan demokrasi di negara kita. Proses sosialisasi KPU dengan berbagai metode dan cara untuk meningkatkan partisipatif pemilih juga harus ditingkatkan. Disisi lain Bawaslu/panwas sebagai lembaga pengawasan menjadi ujung terakhir untuk menjaga proses pesta demokrasi supaya tidak melanggar regulasi/aturan yang sudah ditetapkan.
Integritas penyelenggaraan pemilu yang secara konsepsional dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis-operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.
Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu adalah bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan menanamkan kesadaran ethics bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan independen. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjaga dan mengawal kehormatan Pemilu.
Pemilih berdaulat hendaknya menggunakan hak politiknya secara cerdas dan bermartabat, menjunjung tinggi kejujuran dan kebersamaan, serta terus mengawasi para kepala daerah yang telah dipilih agar benar-benar menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Rakyat harus memiliki kedaulatan moral dan politik dalam menentukan kepala daerahnya, serta tidak boleh terkecoh oleh permainan politik yang menjual citra dan janji-janji politik murahan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Karena pemilu yang bermutu, demokratis, konstitusional, dan bekeadaban dapat menuntaskan hal-hal yang berkait langsung dengan penyelenggaraan Pemilukada terutama Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara cepat, objektif, profesional, akuntabel dan terbuka. KPU harus bekerja lebih keras untuk memastikan agar tidak ada seorangpun warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya karena setiap suara akan menentukan konstelasi politik dan nasib masa depan bangsa. Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah seharusnya bersungguh-sungguh melaksanakan pemilu, bersikap netral, bijaksana, dan tidak menyalahgunakan birokrasi negara sebagai alat mobilisasi sumberdaya manusia dan sumber dana untuk kepentingan politik apapun.
Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Sendi negara itu tercantum dalam Pasal 1, ayat (2) ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ajaran kedaulatan yang dianut dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan negara yang tertinggi.
Sebagai implementasi penegakan integritas, penyelenggara Pemilu dihadapkan pada penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Salah satu prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara pemilu yang penting bagi penyelenggara pemilu adalah menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Maka, sebagai penyelenggara pemilu harus tunduk dan patuh pada penegakan kode etik yang merupakan satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Dengan demikian penegakan kode etik ini diharapakan akan dapat menjaga integritas,kemandirian,dan kredibilitas penyelenggara pemilu.
Ada lima sumber konflik potensial baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil Pilkada. Sumber konflik tersebut adalah : (1) mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah; (2)konflik yang bersumber dari kampanye negative(saling cecar) antar pasangan calon kepala daerah; (3) konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak; (4) konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil Pilkada; (5) konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan Pilkada.

Penyelenggrara yang berintegritas akan dapat diwujudkan apabila penyelenggara taat pada azas penyelenggaraan pemilu yaitu : (a) mandiri;(b) jujur;(c) adil;(d) kepastian hukum;(e) tertib;(f) kepentingan umum;(g) keterbukaan;(h) proporsionalitas;(i) profesionalitas;(j) akuntabilitas;(k) efisiensi; dan(l) efektivitas.Jika azas tersebut di atas dapat dipatuhi oleh oleh penyelenggara pemilu secara keseluruhan niscaya penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang taat terhadap azas tersebut merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila oleh penyelenggara pemilu.

Karena masyarakat saat ini mencari sosok figur pemimpin siap bekerja, menganggap dirinya bukan penguasa, tapi abdi rakyat, dan ikhlas melayani masyarakat. Harapan Penulis agar masyarakat mulai cerdas untuk memikirkan nasib negeri ini, dan jangan terlena dengan uang ataupun sembako, karena nasib negeri ini tidak bisa diukur dengan uang segitu saja. Mungkin masyarakat mulai cerdas untuk menentukan sosok figur seperti apa yang bisa menjawab semua impian dan tantangan di negeri ini, karena kita butuh bukti, kita butuh kader umat dan bangsa yang bisa memimpin dengan tulus untuk membangun, sehingga Pemilu Berintegritas mewujudkan Pemilih Berdaulat sebagaimana diharapkan bersama akan tercapai.(****).

 

No Response

Leave a reply "Pemilu Berintegritas Wujudkan Pemilih Berdaulat"