Pemdes Diharap Patuh Peraturan Perundang-undangan

*Pengadaan Barang Jasa di Desa Secara Swakelola

TOBOALI – Komisi I DPRD Basel menggelar rapat kerja bersama Ispektorat Basel guna menyikapi proses pelaksanaan pembangunan di beberapa desa Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini menindaklanjuti hasil kunjungan kerja dalam daerah serta memperhatikan beberapa aspirasi masyarakat tentang implementasi pengadaan barang dan jasa di desa. Dimana masih terdapat di beberapa desa pengadaan barang dan jasa yang masih di pihak ketigakan.

“Komisi I meminta laporan tentang objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada 50 Desa yang ada di wilayah Bangka Selatan dalam hal kepatuhan terhadap sistim pengendalian Internal (SPI) yang selama ini dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selalu terjadi temuan secara materi,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir kepada wartawan Minggu (8/10/2017).

Menurutnya, dengan jumlah auditor yang bersertifikat, Komisi I bersama Inspektorat sepakat agar Inspektorat untuk konsentrasi dalam proses audit ke desa yang banyak terjadi masalah dalam pelaporan LKPJ.

Selain itu, desa yang rendah realisasinya, desa yang sering bermasalah antara kepala desa dan BPD nya dalam hal anggaran dan pelaporannya serta desa yang adanya laporan dari masyarakatnya tentang kinerja desa tersebut.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa yang masih di pihak ketigakan, agar menjadi setressing point untuk diprioritaskan dijadikan sampel pemeriksaan, karena hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai dengan peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa pasal 4 bahwa pengadaan barang dan jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Samsir menambahkan, pada Pasal 5 dijelaskan juga apabila pengadaan barang dan jasa sebagaimana pada pasal 4 tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhannya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

“Dalam penjelasan Bab III tentang pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang dan jasa dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang dan jasa dimaksudkan memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara langsung di desa, sebagai contoh kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola seperti pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan, sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa, penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan posnya di pembuatan RAB,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, pengadaan barang dan jasa secara langsung di desa antara lain pembelian komputer, printer dan kertas, langganan internet, pembelian meja kursi dan alat kantor dan sebagainya. Namun, faktualnya masih banyak ditemukan di beberapa desa proses pengadaan seperti pembangunan dilakukan pihak ketiga yang semua pekerjaannya didatangkan dari luar desa, padahal di desa banyak yang mampu mengerjakan hal tersebut.

“Dan ini jelas-jelas menyimpang dari perka LKPP No 13 pasal 4 dan 5, dimana roh dari pembangunan desa dengan swakelola tersebut memberikan pekerjaan bagi masyarakat desa setempat, sehingga dapat menambah Income masyarakat desa sekaligus dapat menaikkan pendapatan per kapita desa dan menolong masyarakat desa dalam mempertahankan hidup. Dengan demikian berlakulah prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” terangnya.

“Berdasarkan beberapa temuan ini, kami mengharapkan ke depan seluruh Pemerintah desa agar patuh terhadap sistim pengendalian internal dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dan untuk Inspektorat daerah agar fokus terhadap permasalahan pengadaan barang dan jasa ini, dan memastikan seluruh desa on the track. Untuk bidang pemerintahan desa agar menjalankan fungsi supervisi dan pengawasannya terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa dan memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan beserta proses pembangunan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Samsir.

Ia juga mengingatkan pada tahun 2016 saja sudah lebih dari 200 kepala desa dan Aparatur desa yang bermasalah hukum dalam pengelolaan dana desa tersebut. “Kita tidak mau hal itu juga terjadi di Bangka Selatan, di masa sekarang maupun ke depannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Kasubid Pemdes, Heri Irawan mengimbau agar para pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati No 22 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pada dasarnya, lanjut Heri, kegiatan di desa sifatnya Swakelola, namun bila tidak bisa sebagian atau semuanya tidak bisa dilaksanakan pihak desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bisa menggunakan penyedia jasa seperti CV atapun Toko.

“Perbup Pengadaan Barang dan Jasa telah ditandatangani Bupati, dan telah kita sosialisasikan, sehingga pengerjaan kegiatan oleh desa dapat mengacu pada Perbup tersebut. Pada dasarnya kegiatan desa dilakukan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa,” tukas pria yang biasa disapa Angew ini.

Ia mencontohkan, desa ingin membangun gedung konstruksi berat yang membutuhkan skill, sehingga bisa mengundang penyedia jasa. “Seperti membuat RAB, TPK bisa menggunakan PNS atau swasta yang dianggap memiliki kemampuan di bidangnya. Untuk nilai kegiatan antara Rp50 – 200 juta dapat mengundang 1 penyedikan jasa, dan di atas Rp200 juta bisa mengundang lebih dari 2 penyedia jasa,” katanya.

Heri juga menyebutkan, Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan seperti pembangunan hingga pengembangan serta penyuluhan dan bantuan bibit. Untuk ADD yang bersumber APBD digunakan sesuai porsinya, yaitu 30 persen untuk operasional seperti gaji honor sedangkan 70 persen untuk pembangunan desa. (raw/3)

No Response

Leave a reply "Pemdes Diharap Patuh Peraturan Perundang-undangan"