by

Pemda Diminta Selektif Terbitkan Izin Developer

-NEWS-12,657 views

Pengembangan Perumahan Perlu Raperda

PANGKALPINANG – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Antonius Uston mendesak pemerintah kabupaten atau kota segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perijinan pengembangan perumahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia meminta agar bupati dan walikota lebih selektif dan melalui proses kajian, dalam menyetujui pembangunan perumahan oleh pengembang atau developer.
“Kritikan kepada walikota dan para bupati untuk lebih selektif dan melalui proses kajian dan survei ketika akan menerbitkan ijin kepada developer (pengembang). Yaitu, yang akan membangun perumahan di kawasan perkotaan yang di dalamnya terdapat pemukiman masyarakat dan fasum (fasilitas umum) atau jalan lingkungan yang sudah dibangun dari hasil pajak. Karena, tingkat ketergangguan masyarakat sekitar harus menjadi perhatian untuk menghindari terjadi gesekan atau konflik dan kerusakan jalan akibat mobilisasi material,” kata Antonius kepada sejumlah wartawan, Minggu (11/2/2018).
Sekretaris Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Provinsi Babel itu merekomendasikan, bupati/walikota untuk membuat Perda khusus yang mengatur perijinan pengembang di kawasan perkotaan dan penggunakaan jalan lingkungan.
“Mengingat rentan gesekan ataupun konflik dengan masyarakat di sekitar area lokasi. Kita ingin kepala-kepala daerah mampu menjaga situasi kondusif masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang tidak hanya mengedepankan pembangunan, namun juga stabilitas. Terlebih kita sedang memasuki tahun politik 2018 ini di tiga kabupaten/kota. Kita berharap para pemangku kepentingan mampu menjaga situasi sejuk dimasyarakatnya dengan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang bisa memicu konflik,” imbuhnya.
“Masih terkait dengan ijin-ijin yang diberikan Pemkot atau Pemkab terhadap lokasi-lokasi yang tadinya berupa lelap (rawa-rawa) atau area serapan penampungan air, yang kemudian sudah berubah fungsi diatasnya sudah berdiri bangunan. Ini harus menjadi perhatian serius para kepala daerah. Karena, berpotensi sebagai penyumbang banjir di wilayah perkotaan ketika saluran/drainase kota tidak berfungsi dengan baik,” pungkasnya. (ron/1)

Comment

BERITA TERBARU