Pembiaran Pelabuhan Perikanan Dijerat Pidana

  • Whatsapp

Pansus DPRD Babel Garap Perda Pelabuhan

PANGKALPINANG – Ketua Pansus Pelabuhan Perikanan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait pengelolaan pelabuhan perikanan di Babel.

Hal ini merujuk pada banyaknya pelabuhan perikanan daerah yang terlantar dan dibiarkan rusak. Karenanya, Pansus berencana membuat peraturan daerah rencana induk pengembangan pelabuhan dan mencantumkan pasal-pasal pidana terhadap pengelola pelabuhan perikanan yang tidak becus memajukan pelabuhan.

“Pertama, yang kita diskusikan tentang adalah mengacu kepada rencana induk pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, sedangkan Perda tentang rencana induk pengembangan pelabuhan Provinsi Babel nggak ada,” kata Aksan kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Dia menjelaskan bahwa tidak semua provinsi memiliki perda rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan. Yang ia tau, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Semarang pengelolaan pelabuhan perikanan sangat baik dan maju.

“Ini mengacu kepada rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan nasional, kita lihat Kota Semarang yang sudah bagus pengelelolaan perikanannya,” ujar Aksan.

Berkaitan dengan sanksi bagi pengelola, dikatakannya, jika ada wanprestasi (ingkar janji) dari pengelolaan pelabuhan, maka di dalam perda sebenarnya boleh mencantumkan pidana.

“Tetapi kita, pertama adalah peringatan tertulis, kedua adalah pemberhentian sementara, karena aset-aset yang dikelola oleh pengelola itu, aset pemerintah, oleh karena itu harus dijaga,” jelasnya.

“Contohnya, pembiaran itu kan bisa juga sebagai pengerusakan asset. Kenapa itu didiamkan saja, sudah dibangun oleh pemerintah, namun tidak dipakai, itu kan bisa kita kategorikan pengrusakan karena dibiarkan begitu saja, tidak produktif,” imbuhnya.

Aksan menilai begitu pentingnya perda tersebut untuk didiskusikan lagi ke Kemendagri agar pengelolaan pelabuhan perikanan di Babel betul-betul maksimal.

“Karena kita ketahui Bangka Belitung ini adalah daerah kepulauan dan potensi perikanannya sangat besar, jangan sampai didiamkan saja. Jadi kita sangat berharap semua fokus kepada penyelesaian Perda ini,” tukasnya. (ron/1)

Related posts