Pembangunan TUKS PT SNS Distop

  • Whatsapp

Pj Sekda Basel: Jika Membandel Ditindak
Kadishub Akui PT SNS tak Miliki Izin

TOBOALI – Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SNS akhirnya diminta menghentikan pembangunan dermaga Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Pembangunan TUKS tersebut telah melanggar aturan karena tak mengantongi izin.

Demikian dikatakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Pj Sekda Basel), Achmad Ansyori usai memimpin pertemuan fasilitasi yang dihadiri OPD Provinsi Bangka Belitung, OPD Pemkab Basel, Camat Lepar Pongok, Kades Penutuk serta manajemen PT SNS di Kantor Dinas PUPR Basel, Senin (21/10/2019).

Meski begitu, kata Sekda, untuk bisa membawa tandan buah segar TBS kelapa sawit hasil panen perkebunan, ia menyarankan PT SNS dapat berkomunikasi lagi dengan Pemerintah Desa Penutuk agar dapat kembali membawa TBS melalui dermaga Tanjung Gading Desa Penutuk ke Toboali.
Menurut Anshori, Pemkab Basel berada di tengah tengah dalam persoalan PT SNS ini untuk menjaga kondusifitas masyarakat serta investasi di daerah.

“Namun jika perusahaan tetap membandel maka akan ditindak,” kata Pj Sekda tegas.
Disisi lain, Wakil Kepala Kepolisian Resort Bangka Selatan (Wakapolres Basel), menghimbau masyarakat Lepar Pongok dapat menahan diri dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terkait penolakan pembangunan dermaga dan TUKS milik PT SNS. “Kita juga sudah turun melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Babel, Tajuddin mengatakan pembangunan TUKS PT SNS belum mengantongi izin apapun. Disisi lain, ia menilai persoalan PT SNS dengan masyarakat Lepar Pongok hanya miss komunikasi saja.
“Saya pikir hanya komunikasi saja, jika komunikasi dijalin dengan baik Insha Allah akan berjalan lagi. Namun sementara ini pembangunan TUKS itu tidak ada perizinannya,” jelas dia.
Menanggapi saran Pj Sekda Basel, bahwa PT SNS jika ingin kembali menggunakan Dermaga Tanjung Gading, Kades Penutuk Syafarudin mengatakan dirinya tidak bisa memberikan keputusan. Sebab, ia harus menyampaikan kepada masyarakat apakah warga setuju atau tidak.

“Tentu saya akan sampaikan kepada masyarakat, setuju atau tidak, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” jawabnya.
Menariknya, manajemen perusahaan yang diwakili oleh Kepala Personalia PT SNS, Indra Yusri pun mengakui pembangunan TUKS yang ditolak warga memang belum ada izin. Ia beralasan, pembangunan TUKS tersebut hanya untuk akses BBM saja. Namun belum ada tindakan hukum dari pihak terkait terhadap hal ini.

Dijelaskan pula, saat ini HGU PT SNS seluas 8000 Ha dengan lahan yang telah ditanam sebanyak 4000 Ha. Dan PT SNS telah menguasai lahan sebesar 6000 Ha. Akan tetapi hasil panen sawit yang didapat belum maksimal.
“Hasil kita baru 25 ton perhari, sehingga CSR belum sesuai kepada masyarakat,” ucapnya. (raw/1)

Related posts