Pembangunan Dermaga PT SNS Langgar Undang-Undang

  • Whatsapp
Pembangunan dermaga oleh PT SNS yang mendapat penolakan dari Pemdes Penutuk. (foto: Dedy Irawan)

TOBOALI- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKLH) Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Gatot Wibowo menegaskan pembangunan dermaga atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) oleh PT SNS di kawasan Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok belum mengantongi izin sesuai aturan yang berlaku.

Aturan yang dimaksud kata Gatot yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 jo PP Nomor Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan. Selain itu, kata dia pembangunan juga harus mengantongi izin reklamasi karena ada penimbunan di kawasan laut serta izin terminal khusus/TUKS mulai penetapan lokasi, izin pembangunan serta pengoperasian.

“Pembangunan yang dilakukan PT SNS, melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68 huruf C yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan,” kata Gatot kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, ia menambakan TUKS yang dibangun PT SNS juga melanggar Perda Nomor 11 tahun 2009 pasal 10 angka 1 merusak sempadan atau pinggiran pantai (tanaman mangrove) tanpa izin yang mana 100 meter dari bibir pantai tidak boleh dibangun sebelum ada kajian Amdal.

“Besok tim kita akan menuangkan telaah staf secara tertulis untuk dilaporkan ke bupati, wakil bupati dan sekda sebagai langkah selanjutnya,” tandas Gatot.

Sementara itu, Humas PT SNS, Mandela saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp  belum memberikan jawaban. Terlihat pesan WA harian ini hanya dibaca saja. (raw)

Baca juga: Pemdes Penutuk Tolak Pembangunan Dermaga PT SNS

 

Related posts