Pembangunan Dermaga PT SNS Kangkangi Aturan

  • Whatsapp
TIMBUN MANGROVE – Kegiatan pembangunan dermaga atau TUKS yang dilakukan PT SNS dengan diduga menimbun mangrove ini, tanpa dilengkapi perizinan. Warga dan Pemdes Penutuk memprotes pembangunan ini. Sedangkan Kepala DPKLH Bangka Selatan menyebutkan PT SNS melanggar berbagai aturan. (Foto: Ist/Dedi Irawan)

Timbun Mangrove, Langgar UU, PP dan Perda
Pemdes Penutuk Tolak Pembangunan

TOBOALI – Kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Swarna Nusa Sentosa (SNS) di Desa Penutuk, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan kembali diprotes warga dan aparatur desa setempat.

Jika sebelumnya warga dari empat desa mendatangi kantor PT SNS di Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok untuk menolak perluasan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawitnya, kali ini masyarakat dan aparatur Desa Penutuk memprotes pembangunan dermaga PT SNS yang menimbun kawasan hutan bakau atau mengrove.

Selain itu, masyarakat nelayan memprotes pembangunan dermaga lantaran mengganggu aktivitas nelayan tradisional Desa Penutuk, Kumbung serta desa lainnya.

Kepala Desa (Kades) Penutuk, Saparudin saat dikonfirmasi via ponselnya Selasa (15/10/2019), membenarkan ada penolakan dari masyarakat dan aparatur desa terhadap pembangunan dermaga oleh PT SNS. Terlebih, sebagian lokasi pembangunan dermaga tersebut bukan lagi berada di Hak Guna Usaha perusahaan itu.

“Kami Pemdes Penutuk menolak pembangunan dermaga tersebut, sebagian lokasinya di luar HGU, dermaga itu juga dekat dengan wilayah tangkap nelayan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penolakan ini telah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel). Bahkan, Senin (14/10/2019), Tim Pemkab sudah turun mengecek lokasi dan menghentikan pembangunan dermaga itu. Namun, pihak perusahaan sepertinya tak menggubris penghentian kegiatan itu dan kemarin tetap melakukan pembangunan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKLH) Kabupaten Bangka Selatan, Gatot Wibowo tak menampik pernyataan Kades Penutuk. Ia membenarkan tim dari Pemkab telah mendatangi lokasi pembangunan dan menghentikan kegiatan. Namun ternyata dari laporan masyarakat, pembangunan dermaga terus dilakukan pihak SNS.

“Kemarin Tim Pemkab Basel sudah turun ke lokasi, atas laporan masyarakat dan telah dihentikan pembangunannya. Tetapi informasi hari ini (kemarin-red), masih ada kegiatan di sana. Besok (hari ini-red) Rabu tim kita akan menuangkan telaah staf secara tertulis untuk dilaporkan ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekda sebagai langkah selanjutnya,” tandas Gatot.

Dia menegaskan, pembangunan dermaga atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang dilakukan PT SNS dihentikan pihaknya, karena belum mengantongi perizinan apa pun.

Diantaranya perizinan yang diatur UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah No 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

Selain itu, pembangunan dermaga tersebut, kata Gatot tidak dilengkapi dengan izin reklamasi karena adanya penimbunan di laut, bakau dan sepadan pantai. Termasuk perusahaan wajib memiliki perizinan terminal khusus/TUKS mulai dari penetapan lokasi, izin pembangunan serta izin pengoperasian terminal khusus.

“Pembangunan yang dilakukan PT SNS melanggar UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68 huruf C yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan, berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan,” jelas Gatot.

Ia menambahkan, TUKS yang dibangun PT SNS juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No 11 tahun 2009 Pasal 10 angka 1, karena merusak sempadan atau pinggiran pantai (tanaman mangrove) tanpa izin. Dalam aturan itu disebutkan 100 meter dari bibir pantai tidak boleh dibangun sebelum ada kajian Amdal.

Sayangnya, terhadap penolakan dan dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan pihak perusahaan, Humas PT SNS, Mandela ketika dikonfirmasi via pesan WA belum memberikan jawaban. Terlihat pesan dari wartawan harian ini dibaca, namun hingga berita ini dirampungkan tadi malam tidak juga dibalas. (raw/1)

Related posts