by

Pembangunan Daerah yang Komprehensif dalam Mengurangi Angka Kemiskinan

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Membaca berita yang dimuat media lokal, yang mengatakan adanya peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus menjadi kesadaran bersama untuk menyikapi permasalahan tersebut. Terlepas dari valid atau tidaknya berita tersebut, dan adanya klarifikasi dari pihak pemerintah daerah yang menyebutkan justru adanya penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2017, secara nasional Bangka Belitung mendapat peringkat kelima persentase penduduk miskin, yakni 5,30% dan terendah se-Sumatera. Adanya data tersebut harus mampu mamacu semua pemangku kepentingan (stakeholders) membuat komitmen bahwa kemiskinan harus dikurangi, karena ini sudah menjadi bagian dalam amanah konstitusi nasional kita.

Selain itu, kita harus menyadari bahwa pemberantasan kemiskinan harus menjadi konsen pemerintah dan selalu menjadi isu pembangunan nasional bahkan internasional. Pemerintah Pusat maupun daerah memiliki peran penting untuk menyusun perencanaan pembangunan strategis mengurangi kemiskinan dan meningkatkan percepatan angka kesejahteraan masyarakat. Bukankah pembuktian keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya angka kemiskinan dan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat? Hal ini bersesuaian dengan target utama pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2018, meliputi berkurangnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio).

Kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan. Terbukti di negara-negara maju pun orang miskin masih tetap ada. Akan tetapi, perbedaannya sangat jelas meskipun sama-sama miskin. Pada negara maju, penduduk miskinnya benar-benar mendapat bantuan sosial dan perhatian penuh pemerintah, sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia meskipun ada program pengentasan kemiskinannya, namun programnya masih kurang tepat sasaran dan belum sistematis strategis. Hal ini masih dapat dimaklumi, karena jumlah orang miskin sebagai dampak adanya kesenjangan pembangunan di Indonesia masih sangat besar. Sehingga jika ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan meningkat di Bangka Belitung tidak dapat dipersalahkan. Tentu saja harus dibuktikan dengan validitas data yang akurat, karena pemerintah daerah pun memiliki argumen yang kuat untuk mengatakan bahwa adanya penurunan angka kemiskinan di daerah ini melalui data Badan Pusat Statistik yang tersedia.

Kemiskinan selalu beriringan dengan pertumbuhan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan yang tanpa mempertimbangkan dampak pembangunan itu sendiri justru akan bersifat paradoks dengan tujuan pembangunan. Kemajuan pembangunan memang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah. Akan tetapi, dibalik itu semua harus disadari secara bersama bahwa pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan semata akan melahirkan dampak kurang baik. Salah satu dampak pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan dalam skala ini disebut dengan kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang terjadi sebagai dampak sistemik dari proses pembangunan Kemiskinan struktural terjadi, karena tidak adanya perimbangan antara perencanaan pembangunan dan kesiapan sumber daya manusia yang ada. Umumnya karena tidak adanya perubahan pola pikir karena masih pragmatis dan tingkat pendidikan yang rendah.

Pendidikan yang rendah dan pola pikir yang pragmatis ditambah dengan budaya lokalitas yang masih ketat juga dapat menyebabkan kemiskinan. Misalkan banyaknya upacara-upacara ritualitas dan kegiatan budaya yang menguras penghasilan masyarakat juga dapat menyebabkan kemiskinan. Masyarakatpun tidak memiliki kesempatan untuk menyusun perencanaan keuangan yang baik dan tidak bisa menyimpan uang karena kegiatan tradisi tersebut. Sementara, sumber pendapatan tetap apalagi sampai berkurang maka yang terjadi adalah penurunan pendapatan yang secara sistematis akan menyebabkan kemiskinan. Dan kita menyadari bahwa di Bangka Belitung banyak sekali kegiatan seremornial adat dan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat yang bersifat menguras pendapatan masyarakat.

Seringkali ditemukan di daerah ini, orang miskin bukan penduduk lokal tetapi para pendatang. Penduduk lokal khususnya di pedesaan masih memiliki lahan untuk diolah sebagai sumber penghasilan, sedangkan para pendatang tidak memiliki modal tersebut. Banyak ditemukan para pengemis yang ada di daerah ini bukan orang lokal, tetapi para pendatang, dan ini sudah ditertibkan berkali-kali oleh pemerintah. Meski demikian, harus disadari bersama bahwa umumnya sumber penghasilan masyarakat di daerah ini yang terbesar adalah berhubungan dengan kegiatan perekonomian global, seperti pertambangan, perkebunan sawit, lada, dan karet. Jadi, semua produk tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan komoditi ekspor, sehingga jika terjadi penurunan harga global maka secara langsung berdampak pada harga beli pasar atas produk masyarakat tersebut. Apalagi jika secara domistik maupun regional terjadi perlambatan, maka otomatis merugikan nasib masyarakat. Hal ini terbukti pada tahun 2017, ekses tersebut langsung dirasakan masyarakat Bangka Belitung sampai saat ini, ketika harga karet dan lada murah, maka petani pun mengalami kesulitan dan secara domestik daya beli masyarakat secara umum pun menurun, terjadi penuruan dan domestik mengalami perlambatan.

Adanya kenyataan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk mengefektifkan kembali program strategis pembangunan yang sudah ditetapkan dan mengoptimalkan program–program pro rakyat yang mampu memberikan perlindungan bagi peningkatan angka daya guna masyarakat dan mampu menumbuhkan sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Tindakan ini sebagai bagian dari langkah preventif maupun akuratif pengentasan kemiskinan di daerah ini. Pemerintah juga harus mengefektifkan semua program bantuan perlindungan sosial dan mengupayakan tingkat partisipatif pihak swasta yang besar sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas keuntungan usaha selama berinvestasi di daerah ini. Program ini harus berkelanjutan dan senantiasa masuk dalam program strategis pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus mensinergiskan semua program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional melalui penguatan klaster-klaster program pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMKM) yang dinilai masih belum optimal menjangkau sektor hulu pertanian, perikanan, hingga industri kecil selama ini. Dengan demikian, diharapkan capaian target pembangunan daerah pun semakin cepat tercapai.

Kemitraan yang kuat dengan semua pemangku kebijakan mutlak ditingkatkan, sehingga memudahkan proses keberhasilan capaian target program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Apabila langkah-langkah ini dilakukan dengan baik, maka membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dalam mengurangi angka kemiskinan. Wallahua’lambisswab.(****)

Comment

BERITA TERBARU