Pelemahan KPK Bertentangan dengan Teori Auxiliary Organ State

  • Whatsapp

 

Oleh: Mohammad Rahmadhani
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Bandung

Kita perlu mengulas singkat latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK. Pertama, selama ini pemberantasan korupsi belum optimal, dimana sebelumnya ditangani oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan, tapi berdasarkan penilain masyarakat kinerja kedua lembaga tersebut masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2001. Tidak hanya profesional, alasan Kedua, Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak efesien dan efektif, maka perlu untuk membentuk KPK yang independen baik itu tugas dan wewenangannya.

Setelah itu, KPK diharapkan bisa bertugas secara profesional, intensif dan berkesinambungan, sebab korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sejak terbentuk, Upaya pelemahan KPK mulai bergulir. Selama penanganan korupsi banyak menjerat politisi bahkan polisi dan aparatur negara lembaga lainnya. Sejarah pelemahan kewenangan KPK, tidak hanya pertama kali ini saja, awal bulan Oktober 2012 juga pernah terjadi, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengambil kesempatan atas perseteruan antara KPK dan Polri. DPR memanfaatkan situasi itu untuk mendapat dukungan mengecilkan KPK.

Masih terngiang di benak publik pada saat penetapan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo tanggal 27 Juli 2012, pada tanggal 30 Juli 2012 dilakukan penyitaan barang bukti terkait kasus simulator SIM Roda Dua dan Roda Empat Korps Lantas Polri, tetapi langkah KPK dihalangi oleh aparat Polri dengan alasan tidak ada izin dari pihak Polri untuk penyitaan dan belum ada izin dari Pengadilan Negeri.

Situasi inilah yang dimanfaaatkan DPR, bahkan DPR mempolitisi anggaran KPK, sebelumnya telah disetejui DPR dan Pemerintah melalui APBN 2012 sebesar Rp72,8 Miliar atau sekitar 4,7 persen dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif. Tapi ternyata anggaran untuk KPK diberi tanda bintang, artinya anggaran tersebut tidak bisa digunakan dan supaya KPK menggunakan gedung milik negara yang kosong.

Upaya pelemahan lain juga ialah DPR menggunakan fungsi legislasi untuk merevisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yaitu kewenangan penyidik tetap, tetapi kewenangan penuntutuan dikembalikan ke Kejaksaan Agung RI, sedangkan kewenangan menyadap harus izin pengadilan negeri. Artinya KPK hanya sebagai lembaga biasa dan tidak bisa menangani extraordinary crime.

Dugaan kuat bahwa DPR terus berusaha memperkecil wewenang KPK, sebab KPK menghalangi DPR mencari dana kampanye lewat korupsi dalam rangka penyambutan Pemilu 2014. Dalam penerapannya sudah banyak Partai Politik pusat sekitar 40 orang telah masuk penjara hasil penyidikan KPK belum lagi termasuk DPR dan DPD.

Di era dan waktu yang berbeda, dan pola dan mekanisme yang sama, upaya pengerdilan itu muncul kembali di tahun 2019, entah muatan politik atau bukan, yang jelas hukum merupakan produk politik, dapat dipastikan ada unsur politis di dalamnya, hanya saja pembuktiannya seperti apa nanti.

RUU KPK telah mengalami revisi besar-besar yang mengejutkan publik. Saat ini, publik mengharapkan kebijaksanaan Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai win-win solution atas kontradiksi RUU KPK.

Kita dapat mengambil poin-poin penting yang mengalami perubahan, katakan Pasal 46 tentang penetapan tersangka oleh KPK berdasarkan ketentuan hukum pidana. Artinya Korupsi bukan lagi extraordinary crime, di Pasal 1 ialah KPK menjadi lembaga pemerintah, seluruh pegawai berstatus ASN. Itu berarti mengancam indepedensi KPK. Di Pasal 37 tentang kewenangan Dewan Pengawas KPK, sedangkan Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden. Itu sama halnya memperpanjang birokrasi, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan lewat izin Dewan Pengawas, dan berpotensi ada konflik kepentingan. Pasal 45 mengatakan penyidik hanya boleh dari kepolisian, kejaksaan dan penyidik PNS.

Secara teoritis, KPK merupakan lembaga auxiliary organ state. Makna dari auxiliary organ state ialah lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undnag dan berfungsi menunjang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, dalam pemahaman ini, lembaga KPK harus bergerak di luar eksekutif (pemerintah), keadilan KPK dalam hal ini membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemberantasan korupsi.

Meninjau dari beberapa pasal yang telah direvisi yakni pasal 1 menjelaskan KPK menjadi lembaga pemerintah atau berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), adanya pasal ini mengancam independensi KPK, sebab sangat kontradiktif dengan teori auxilary organ state, dimana teori tersebut menjelaskan KPK merupakan lembaga dibentuk oleh undang-undang tugasnya di luar eksekutif.

Dalam perumusan hukum tata negara, menurut Van Vollenhoven, negara tidak boleh mencampuri kepentingan-kepentingan individu, melainkan tugas negara hanya sebagai penjaga malam (Nachtwacher-staat), sedangkan Van Vollenhoven merubah perumusan tersebut negara harus menyelenggarakan kepentingan rakyat (welvaarstaat-gedachte).

Di sini dapat diartikan bahwa maskud Van Vollehoven tidak kurang dan tidak lebih ialah melalui badan administrasi negara perlu diadakan untuk mengekang pemerintah sesuai prinsip liberal. Maksud dari pengekangan kepada pemerintah ialah agar jangan terus-terusan dan sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melainkan tujuan dari administrasi negara tersebut memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakn kepentingan rakyat, bahkan menentukan kewajiban-kewajiban kepada rakyat sesuai paham kesejahteraan yang dianut oleh negara (welvaartstaats-gedachte).

Ada baiknya, DPR RI mempertimbangkan kebijakannya menggunakan teori-teori ilmiah yang logis dan menerima masukan publik. (***).

Related posts